Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Untar untuk Indonesia
Akademisi

Platform akademisi Universitas Tarumanagara guna menyebarluaskan atau diseminasi hasil riset terkini kepada khalayak luas untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Meningkatkan Kesadaran Hukum Berkeluarga Bahagia

Kompas.com - 05/12/2022, 14:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Dr. H. Rasji, S.H., M.H. dan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.*

INDONESIA adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun bukan negara agama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi cara pandang Bangsa Indonesia dalam menentukan dan melakukan sesuatu bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Salah satu aspek kehidupan yang sangat kental dengan nilai religius adalah kehidupan bersama dengan pasangan lain jenis melalui perkawinan.

Perkawinan dinilai merupakan cara dan lembaga terbaik dan halal bagi setiap orang yang ingin hidup bersama dengan pasangannya.

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang yang ingin menempuh perkawinan, negara telah mengeluarkan aturan perkawinan, yang menjadi pedoman negara dan masyarakat.

Aturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

UU ini juga dilengkapi berbagai peraturan pelaksanannya sehingga berbagai aspek perkawinan telah diatur di dalamnya.

Menurut UU tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya untuk membentuk rumah tangga bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa.

UU Perkawinan tidak membolehkan perkawinan bagi orang sesama jenis kelamin, karena perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang bahagia lahir dan batin, serta meneruskan keturunan.

Perkawinan merupakan sarana masyarakat untuk hidup bersama dengan pasangan lawan jenisnya secara sah dan halal.

Perkawinan akan melahirkan keturunan yang dapat meneruskan silsilah keluarga, terbentuknya sistem kekerabatan, dan terbangunnya masyarakat yang harmoni dengan penuh kekeluargaan.

Karena itu, setiap perkawinan perlu dipertahankan keutuhannya dan diupayakan untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya.

Sampai saat ini, fakta hukum memperlihatkan masih banyak pasangan keluarga gagal membangun rumah tangga yang bahagia karena berakhir dengan perceraian.

Dari 133,03 juta jiwa yang menikah, masih terdapat 11,11 persen kasus perceraian. Bahkan daerah tertentu, seperti Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu, merupakan provinsi dan kabupaten yang memiliki angka perceraian terbanyak di Indonesia.

Ini menunjukan masih tingginya kegagalan pasangan nikah untuk membangun keluarga yang bahagia.

Perceraian telah berdampak negatif bagi pasangan cerai, keturunan, dan pihak keluarga. Status duda dan janda, gagalnya membangun rumah tangga yang bahagia, keturunan kehilangan kasih sayang orangtua, dan renggangnya atau putusnya hubungan harmonis pihak keluarga membuat perceraian sebagai masalah yang perlu menjadi perhatian masyarakat atau bangsa Indonesia.

Perceraian disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor keributan pasangan suami istri merupakan penyebab dominan perceraian, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan.

Masih banyak pasangan nikah yang tidak menyadari adanya berbagai perbedaan, seperti perbedaan jenis kelamin, status sosial, kemampuan ekonomi, latar belakang pendidikan, profesi, karakteristik, dan perbedaan lainnya.

Sifat dan perasaan ego menjadi tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pasangannya menjadi dasar suami atau istri mengambil jalan pengakhiran rumah tangganya dengan cerai.

Pemerintah telah mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan untuk membantu masyarakat dalam membangun rumah tangganya yang bahagia.

Kebijakan dimaksud adalah program pembinaan perkawinan dan program kursur pranikah kepada masyarakat atau calon pasangan nikah.

Secara teknis kedua program tersebut dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun telah dilaksanakan dengan baik, namun kedua program tersebut masih belum mampu menyadarkan calon pasangan nikah atau pasangan nikah untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan membangun keluarga bahagia.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+