Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 12:05 WIB

KOMPAS.com - Besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023 untuk sejumlah daerah telah diketok.

Mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022, batas akhir pengumuman UMP 2023 yakni pada Senin (28/11/2022).

Sementara, penetapan upah minimum kabupaten (UMK) diberi waktu hingga 7 Desember 2022.

Menaker Ida Fauziyah berharap, perubahan jadwal tersebut dapat memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan Daerah (Dapeda) dalam menghitung upah minimum 2023 sesuai dengan formula baru.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2023," ujarnya dalam keterangan resmi yang diunggah Instagram Kemnaker, Sabtu (19/11/2022).

Baca juga: Rincian UMP 2023 di Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara


Lantas, untuk UMP 2023 di Jawa Bali, mana yang paling tinggi?

Daftar UMP 2023 Jawa Bali

Berikut perincian UMP 2023 Jawa Bali, dari yang paling besar hingga terkecil:

  1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798
  2. Bali: Rp 2.713.672
  3. Banten: Rp 2.661.280
  4. Jawa Timur: Rp 2.040.244
  5. Jawa Barat: Rp 1.986.670
  6. DI Yogyakarta: Rp 1.981.782, dan
  7. Jawa Tengah: Rp 1.958.169.

DKI Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi yang paling tinggi dengan UMP 2023 sebesar Rp 4.901.798.

Sementara di posisi buncit ada UMP 2023 Provinsi Jawa Tengah dengan besaran Rp 1.958.169.

Baca juga: UMP di Sejumlah Daerah Sudah Diumumkan, UMK Kapan?

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (@kemnaker)

Baca juga: Daftar UMP 2023: DKI Tertinggi, Jawa Tengah Terendah

Formula penghitungan upah minimum 2023

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker yang juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Indah Anggoro Putri.DOK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker yang juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Indah Anggoro Putri.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, formula penghitungan upah minimum 2023 mencakup:

  • Variabel inflasi
  • Pertumbuhan ekonomi, dan
  • Variabel alfa

Baca juga: Alasan Mengapa UMP 2022 di Pulau Jawa Rata-rata Rendah

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+