Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2022, 12:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTENGAHAN November ini, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), muncul satu provinsi baru lagi di Indonesia, yakni Provinsi Papua Barat Daya. Ini merupakan provinsi baru keempat di Papua setelah tiga provinsi baru lainnya muncul dalam dua bulan terakhir. Tiga provinsi baru sebelumnya adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pertanyaannya yang kemudian timbul adalah bagaimana bisa pemerintah pusat begitu leluasa memuluskan jalan pemekaran daerah di Papua? Pertanyaan terkait peran pemerintah pusat yang tampak dominan ini mencuat karena hal itu memperlihatkan sikap diskriminatif pemerintah pusat terhadap kepentingan daerah lain yang juga berhasrat untuk memekarkan diri.

Baca juga: Pemekaran Papua dan Pengabaian Aspirasi Masyarakat Adat

Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), semua daerah punya pintu masuk yang sama untuk memekarkan daerahnya, yaitu melalui usulan gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.

Pemekaran dan desentralisasi

Sejak era reformasi dan segenap agenda amandemen UUD 1945, otonomi daerah melalui ide desentralisasi mencuat sebagai ide demokratisasi dari kekuasaan otoriter yang berjalan hingga tahun 1998. Desentralisasi terwujud pula dalam ide-ide pemekaran daerah yang sebelumnya melekat dengan pola top down yang sentralistik, kemudian menjelma menjadi bottom up.

Kita bisa melihat bukti sentralisasi pemekaran yang terjadi zaman orde baru yang hanya menghasilkan tiga provinsi pemekaran. Sementara sejak reformasi yang desentralistis, dalam satu tahun saja bisa membentuk empat provinsi baru.

Tujuan pemekaran daerah berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2009 adalah: “Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula kesejahteraan rakyat serta menumbuhkan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran daerah seyogyanya bermula dari kesepakatan yang berisi aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan”.

Pemekaran daerah bukan tanpa tantangan. Secara politis hal itu tersusupi kepentingan-kepentingan elite politik lokal untuk berebut kekuasaan agar dapat menduduki pos-pos jabatan publik. Persoalan elitis itu yang lebih mendominasi ketimbang kepentingan masyarakat sendiri.

Baca juga: Pemekaran Papua: Membangun Kemandirian Daerah Otonom Baru

Kepentingan elite

Dafrin Muksin, dkk. tahun 2021 mengungkapkan data yang cukup mencengangkan terkait dominasi kepentingan elite lokal terhadap ide pemekaran provinsi di Papua. Data Dafrin Muksin, dkk, menungkapkan bahwa kepetingan elite lokal dalam ide pemekaran mencapai 29 persen, lebih banyak dari anasir lainnya.

Elite lokal tersebut berupa bupati, gubernur, anggota partai, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian yang sama juga menunjukkan, peran pemuka adat hanya sebesar 12 persen, tokoh agama 4 persen dalam ide pemekaran. Sementara peran masyarakat sipil di angka 0 persen.

Temuan menarik lainnya adalah pada urutan kedua yang mendominasi justru kepentingan (pemerintah) pusat, sebesar 25 persen. Kepentingan pusat mencakup kepentingan anggota DPR RI, MPR RI, dan Kementerian. Di bawahnya adalah kepentingan Polri sebesar 20 persen.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Analisis BMKG Terkait Gempa M 4,0 Kabupaten Bandung, Penyebabnya Aktivitas Sesar Garsela

Analisis BMKG Terkait Gempa M 4,0 Kabupaten Bandung, Penyebabnya Aktivitas Sesar Garsela

Tren
Cara Daftar NPWP Online 2023, Ketahui Syarat dan Prosedurnya

Cara Daftar NPWP Online 2023, Ketahui Syarat dan Prosedurnya

Tren
Saat Sampah Plastik dari Indonesia Ditemukan Terdampar hingga Afrika…

Saat Sampah Plastik dari Indonesia Ditemukan Terdampar hingga Afrika…

Tren
Mengenal Teddy Hobbs, Balita Jenius yang Bisa 7 Bahasa, Lancar Membaca dari Usia 2 Tahun

Mengenal Teddy Hobbs, Balita Jenius yang Bisa 7 Bahasa, Lancar Membaca dari Usia 2 Tahun

Tren
Ramai soal Petisi “Bebaskan Richard Eliezer”, Apakah Bisa Membuatnya Bebas?

Ramai soal Petisi “Bebaskan Richard Eliezer”, Apakah Bisa Membuatnya Bebas?

Tren
Deretan Penyakit Mematikan karena Hipertensi, Wajib Waspada

Deretan Penyakit Mematikan karena Hipertensi, Wajib Waspada

Tren
Viral, Kisah Driver Gocar Rawat Nenek yang Hidup Sebatang Kara, Gojek: Mitra Driver Jempolan

Viral, Kisah Driver Gocar Rawat Nenek yang Hidup Sebatang Kara, Gojek: Mitra Driver Jempolan

Tren
[POPULER TREN] Buah yang Boleh Dimakan Penderita Asam Lambung | Porsi Makan untuk Turunkan Berat Badan

[POPULER TREN] Buah yang Boleh Dimakan Penderita Asam Lambung | Porsi Makan untuk Turunkan Berat Badan

Tren
Kronologi Rekening Penjual Burung Diblokir KPK hingga Dibuka Kembali

Kronologi Rekening Penjual Burung Diblokir KPK hingga Dibuka Kembali

Tren
Tanaman Putri Malu Disebut Berkhasiat untuk Program Hamil, Benarkah?

Tanaman Putri Malu Disebut Berkhasiat untuk Program Hamil, Benarkah?

Tren
Viral, Unggahan Istilah Bahasa sebagai Nama untuk Bahasa Indonesia, Pakar Sebut Itu Salah

Viral, Unggahan Istilah Bahasa sebagai Nama untuk Bahasa Indonesia, Pakar Sebut Itu Salah

Tren
Cara Membuat Profil Instagram Jadi Avatar

Cara Membuat Profil Instagram Jadi Avatar

Tren
5 Fakta Kasus Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Eks Wali Kota Jadi Tersangka

5 Fakta Kasus Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Eks Wali Kota Jadi Tersangka

Tren
Viral, Foto Bayi 'Dikerokin', Berbahayakah? Ini Penjelasan Dokter...

Viral, Foto Bayi "Dikerokin", Berbahayakah? Ini Penjelasan Dokter...

Tren
Benarkah Diabetes Dapat Memicu Kebotakan?

Benarkah Diabetes Dapat Memicu Kebotakan?

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+