Gurgur Manurung
Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI

Alumni Pasca Sarjana IPB Bogor bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pupuk Satu Harga demi Keadilan bagi Petani dan Ketahanan Pangan

Kompas.com - 06/10/2022, 11:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENTERI Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, telah meminta agar kita berhati-hati menghadapi ancaman krisis pangan dunia.

Namun, di sisi lain pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuang, belum melunasi public service obligation (PSO) atau dana subsidi pupuk ke PT Pupuk Indonesia. Perusahaan itu  ditugaskan negara untuk membantu para petani.

Selain belum dilunasi, pupuk yang disubsidi negara acapkali juga diselewengkan. Padahal, hanya 40 persen pupuk subsisi yang tersedia dari total kebutuhan pupuk subsidi untuk petani sebesar 25 juta ton.

Bagaimana agar pupuk bersubsidi tepat sasaran atau tidak terjadi penyelewenagan dalam penyalurannya?

Baca juga: Soal Kebijakan Subsidi Pupuk, Guru Besar IPB Nilai Masih Diperlukan dan Disempurnakan

Di masa Orde Baru, isu yang beredar adalah pupuk dari kebun milik pemerintah dijual ke petani. Akhir-akhir ini, isu yang beredar adalah pupuk bersubsidi masuk ke kebun milik pemerintah. Dengan kata lain, distribusi pupuk subsidi lekat dengan isu terjadinya penyelewengan.

Kementerian Pertania mengatakan, petani kita membutuhkan 25 juta ton pupuk bersubsidi setiap tahun. Namun yang bisa disediakan pemeritah hanya  9,5 juta ton setahun atau sekitar 40 persen.

Dengan kondi seperti itu, siapakah yang berhak mendapat yang 40 persen itu? 

Di seluruh negeri para petani menjerit, menunggu pupuk subsisi yang tak kunjung tiba. Akibatnya petani mengalami gagal panen. Kondisi gagal panen sangat merugikan petani.

Berbagai cara dilakukan orang karena adanya disparitas harga antara pupuk subsidi dengan yang tidak disubsidi.

Syarat petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi adalah luas lahan maksimal dua haktare dan petani harus masuk dalam kelompok tani. Persyaratan ini, di lapangan, dapat dimanipulasi, terutama terkait kelompok tani.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.