Analisis Peneliti Intelijen soal Fenomena Bjorka, Harus Segera Diantisipasi secara Serius?

KOMPAS.com - Media sosial Twitter beberapa waktu terakhir diramaikan dengan aksi dugaan peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker bernama Bjorka.

Tak tanggung-tanggung, ia bahkan mengeklaim telah mencuri miliaran data penting milik pemerintah dan perusahaan.

Klaim data yang paling menggemparkan adalah surat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dokumen milik Badan Intelijen Negara (BIN).

Pemerintah pun segera membentuk tim khusus siber merespons kebocoran data oleh Bjorka tersebut.

Tim itu terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca juga: Ramai Disebut Baru 2 Kali Vaksin gara-gara Bjorka, Luhut: Saya Sudah 4 Kali Vaksin

Lantas, seperti apa analisis peneliti intelijen soal fenomena Bjorka?

Ancaman siber harus segera diantisipasi

KOMPAS.com/BILL CLINTEN Ilustrasi Bjorka yang menjual 1,3 miliar data registrasi kartu SIM Indonesia berisi nomor HP dan NIK.

Peneliti intelijen dan terorisme Ridlwan Habib menilai, langkah pemerintah dalam merespons kebocoran data oleh hacker bernama Bjorka sudah tepat.

"Ancaman siber dalam skala apa pun harus segera diantisipasi dengan serius, " ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/9/2022).

Menurut Ridlwan, hacker biasanya bergerak dalam dark web underworld yang berkomunikasi secara terbatas dengan code-code tertentu di komunitasnya.

Hacker jarang membawa dunia bawah tanah ke permukaan dengan akun Twitter atau grup Telegram.

"Saya duga hacker Bjorka ini lebih kepada bentuk protes pada pejabat negara yang dianggap menyepelekan ancaman siber," ujarnya.

Baca juga: Warganet Ikut Menyebarkan Data Pribadi yang Diungkap Bjorka, Adakah Sanksinya?

Bukan termasuk data berbahaya, namun...

twitter tangkapan layar akun Twitter Bjorka, @bjorkanism ditangguhkan oleh Twitter pada Minggu, 11 September 2022.

Data yang dipublikasikan Bjorka, lanjut dia, bukan termasuk data berbahaya yang menyangkut objek vital negara.

Namun menurutnya, hal itu sudah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena terdapat identitas pribadi yang disebarkan tanpa persetujuan dari pemiliknya.