Andreas Renard Widarto
Pengusaha

Millennial, Pengusaha & Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro

Inflasi dan Peluang Efek Elektoral Menuju Pemilu 2024

Kompas.com - 06/08/2022, 09:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI– hari ini sepertinya semakin susah bagi kita untuk mencari berita yang optimis. Dampak krisis ekonomi dan inflasi telah begitu nyata.

Hanya sedikit berita yang mungkin bisa membuat kita sedikit optimis beberapa hari belakangan. Rasanya susah untuk membuat kita menjadi optimis menyongsong masa sulit ini.

Pemerintah bahkan kembali mengumumkan kenaikan harga BBM pada Rabu (3/8/2022). Kita tentu sudah bisa memprediksi betapa akan semakin susahnya kondisi ekonomi kita beberapa waktu ke depan.

Inflasi tertingi tujuh tahun terakhir

Padahal menurut data BPS, inflasi pada Juli 2022 bahkan telah berada pada level 4,94 persen (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini merupakan rekor inflasi tertinggi yang kita alami dalam tujuh tahun terakhir.

Baca juga: Ekonom Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Risiko Kenaikan Inflasi ke Masyarakat

Sejatinya prosedur penanganan dan pengendalian inflasi di negara kita telah direncanakan secara berjenjang dengan demikian sistematis. Presiden Jokowi melalui Kepres Nomor 23 Tahun 2017 telah membentuk tim pengendalian inflasi nasional.

Tim tersebut terdiri dari: Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. TPIP dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, yang beranggotakan Gubernur Bank Indonesia dan sebelas menteri lainnya yang kebijakannya dapat berpengaruh terhadap laju inflasi.

Para menteri terkait yang ditunjuk oleh presiden bertanggung jawab pada kebijakan dan langkah – langkah upaya pengendalian inflasi pada level strategis nasional.

Sedangkan TPID dipimpin oleh setiap gubernur di masing–masing provinsi dan wali kota/bupati pada masing - masing kota/kabupaten. Setiap kepala daerah bertanggung jawab terhadap implementasi upaya pengendalian laju inflasi pada masing – masing daerahnya.

TPIP dan TPID diharapkan dapat mengelola tekanan inflasi yang bukan tidak mungkin akan semakin berat dalam beberapa waktu ke depan.

Selain inflasi inti yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, secara sistematis terdapat dua buah komponen kelompok inflasi yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi nasional. Kelompok pertama adalah kelompok administered prices yang menurut Bank Indonesia mengalami peningkatan inflasi sebesar 1,17 persen (month to month/mtm) pada Juli 2022.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.