Antonius Galih Prasetyo
Analis Kebijakan LAN

Analis kebijakan dan sosiolog. Bekerja di Lembaga Administrasi Negara.

Pentingnya Meregulasi "Big Tech"

Kompas.com - 02/08/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI-HARI ini, dunia digital di Indonesia dihebohkan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat baik asing maupun domestik untuk mendaftarkan diri sampai batas waktu 20 Juli 2022.

Kehebohan bersumber dari ketentuan bahwa mereka yang tidak mendaftarkan diri dianggap ilegal dan akan mendapatkan sanksi berupa pemblokiran.

Peraturan terkait kewajiban mendaftar tersebut diatur dalam Permenkominfo No. 5/2020 yang kemudian diubah dengan Permenkominfo No. 10/2021.

Menurut Kominfo, kewajiban bagi PSE untuk melakukan pendaftaran dilakukan demi keamanan konsumen dan akan memudahkan jika terjadi masalah dengan masyarakat di masa depan.

Publik bereaksi keras terhadap langkah ini. Pemblokiran yang sejauh ini telah dilakukan secara aktual terhadap beberapa PSE menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Salah satunya adalah PayPal. Karena platform ini diblokir, penggunanya tidak dapat melakukan transaksi dan dananya tertahan.

Selain kerugian secara langsung, amatan kritis juga diberikan pada muatan substansi dari Permenkominfo No. 5/2020.

Menurut beberapa organisasi masyarakat sipil, peraturan tersebut berpotensi melangggar hak asasi manusia melalui pembatasan kebebasan berekspresi dan rongrongan terhadap privasi.

Dalam pasal 9 misalnya, disebutkan bahwa PSE dilarang mencantumkan informasi terlarang atau memfasilitasi pertukaran data terlarang.

Demikian pula pasal 14 yang memberikan kewenangan bagi aparat untuk melakukan pemutusan akses terkait informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

PSE wajib menghapus konten terlarang tersebut. Jika menolak mematuhi, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa denda atau pemblokiran.

Apa yang menjadi masalah dari ketentuan tersebut adalah batasan dari data terlarang yang sangat plastis, di mana disebutkan bahwa data tersebut adalah data yang digolongkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum.

Batasan ini terlalu luas sehingga rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat.

Ditemukan juga problem dalam pasal 21 yang mewajibkan PSE untuk memberikan akses terhadap sistem dan data elektroniknya kepada pemerintah dalam rangka pengawasan.

Ini senada dengan pasal 36 yang memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk meminta PSE memberikan akses terhadap konten komunikasi dan data pribadi.

Hal ini sangat rentan disalahgunakan karena bisa saja data yang diminta adalah data yang terkait dengan para pengkritik pemerintah.

Permintaan data semacam itu seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Karena berbagai keberatan tersebut, berbagai organisasi masyarakat sipil menggalang dukungan publik untuk menyampaikan surat protes kepada Kominfo atau membuka pos pengaduan bagi yang merasa dirugikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.