Kompas.com - 01/08/2022, 06:25 WIB

KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif.

Legislatif adalah kekuasaan dalam bidang legislasi atau perundang-undangan. Lembaga legislatif memiliki tugas untuk merumuskan undang-undang yang diperlukan negara.

Meski MPR dan DPR merupakan lembaga legislatif, tetapi keduanya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda.

Lantas, apa saja tugas MPR dan DPR?

Baca juga: Tak Lagi Pilih Presiden dan Wapres, Apa Tugas dan Wewenang MPR?

Tugas MPR

MPR adalah lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

Merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), anggota MPR terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu).

Artinya, seluruh anggota MPR adalah perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri.

Dilansir dari laman mpr.go.id, berikut tugas dan wewenang MPR:

  1. Mengubah dan menetapkan UUD.
  2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.
  3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
  4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
  5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
  6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket Calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.
  7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Adapun hingga saat ini, MPR telah menjalankan tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sebanyak 4 kali, yaitu:

  • Amandemen pertama: 14-21 Oktober 1999.
  • Amandemen kedua: 7-18 Agustus 2000.
  • Amandemen ketiga: 1-9 Oktober 2001.
  • Amandemen keempat: 1-11 Agustus 2002.

Baca juga: Apa Saja Tugas MPR?

Tugas DPR

Sebagai lembaga tinggi negara yang juga lembaga perwakilan rakyat, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), seperti dalam Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.