Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Kasus Polisi Tembak Polisi, CCTV yang Mati - (Buruknya) Komunikasi Polri

Kompas.com - 25/07/2022, 10:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"JIKA kamu tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, jangan katakan apapun," – Thumper.

Dalam pekan-pekan terakhir ini, rasa keadilan begitu terusik dengan penjelasan-penjelasan janggal dan mengundang tanya. Bukan perkara sepele, mengingat institusi yang disorot dalam mempertontonkan keanehan dan susah dirunut dengan logika yang sederhana justru datang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Institusi yang dipercaya masyarakat sebagai penegak hukum dan menjalankan ketertiban justru memperlihatkan persoalan internal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara bermartabat. Pedang keadilan harusnya dihunus ketika ketidakbenaran harus dilawan dan ketidakberdayaan harus diayomi.

Baca juga: Tiga Laporan Berbeda Terkait Kematian Brigadir J

Ilmu komunikasi yang bersifat omni present, harusnya hadir di setiap ruang dan waktu tanpa bisa dihindari, tetapi kali ini alpa di jajaran kepolisian yang mengagung-agungkan jargon presisi. Padahal di beberapa sosok kepala kepolisian terakhir, ranah komunikasi begitu diyakini bisa mengubah wajah institusi. Dari polisi yang tidak bersahabat menjadi polisi yang “bersahabat”. Dari polisi yang tidak humanis, menjadi humanis, dan dari polisi yang tidak ramah menjadi “ramah”.

Kasus tembak-menembak antara dua personel kepolisian yakni Brigadir Nofriansyah Joshua Hubarat atau Brigadir J dengan Bharada Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bripda E di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, seharusnya tidak menjadi “liar” dan isunya berkembang kemana-mana dengan beragam spekulasi yang suka-suka jika sedari awal kepolisian menggunakan pola komunikasi yang tepat.

Ketika rangkaian peristiwa demi peristiwa dikemas dengan narasi yang tidak tepat maka dapat dipastikan bantahan demi bantahan akan selalu dilontarkan untuk membenarkan narasi-narasi sebelumnya. Dalam berbagai kelas komunikasi yang saya ampu, saya selalu menekankan kepada peserta yang umumnya para manajer public relations untuk tidak mengeluarkan pernyataan kepada media dengan fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Akan menjadi blunder dan menampar insitusi jika pernyataan yang tidak kredibel kadung tersebar di khalayak umum. Akan menjadi lebih sulit menangani “turbulensi” isu karena setiap pernyataan yang “bohong” akan selalu disusul dengan pernyataan serial “bohong” berkelanjutan untuk menutupi pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Jika faktanya masih sumir, seorang juru bicara tidak boleh menginterpretasikan fakta yang tidak terjadi menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang “seolah-olah” terjadi. Jika publik pada akhirnya mengerti dan paham dengan fakta yang sebenarnya dari sumber informasi lain terjadi maka institusi tersebut akan selamanya mengalami distrust dari masyarakat karena  terjadinya penyesatan fakta yang sebenarnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Ia membicarakan soal permintaan untuk otopsi ulang jenazah Brigadir J. KOMPAS.com/RAHEL NARDA Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Ia membicarakan soal permintaan untuk otopsi ulang jenazah Brigadir J.
Jumat kejadian, Senin diumumkan

Blunder pertama yang dibuat Polri ketika mengumumkan kejadian “Duren Tiga Berdarah” adalah saat mengeluarkan pernyataan resmi pada Senin (11/7/2022) siang jelang petang padahal peristiwa tembak- menembak “konon” terjadi pada Jumat (8/7/2022) sekitar pukul 17.00 WIB atau tiga hari sebelumnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, aksi tembak-menembak terjadi akibat Brigadir J hendak masuk ke rumah Kadiv Propam. Bharada E yang menegur Brigadir J terpaksa menembak sebagai balasan atas aksi Brigadir J (Kompas.com, 24/07/2022).

Dalam konferensi pers, Brigjen Ahmad kerap menyamarkan fakta soal siapa penghuni di tempat kejadian perkara (TKP), soal pekerjaan para pelaku aksi “janggo” juga tidak diungkap selain disebut personel Bareskrim. Informasi awal disebutkan TKP adalah rumah petinggi Polri dan mulai terkuak TKP sebenarnya adalah rumah Kadiv Propam Polri di konferensi pers kedua pada 11 Juli malam.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.