Antisipasi dan Kendali Risiko Ancaman "Perang" Siber

“WAR in the fifth domain” atau perang di jagad ke-5, begitu judul artikel The Economist edisi Juli 2010. Kini pertahanan dan keamanan (hankam) negara tidak hanya jagad laut, udara, darat, dan antariksa, tetapi juga jagad siber. The Economist mengutip arah kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat itu bahwa infrastruktur digital adalah aset stategis nasional dan pembentukan Cybercom, divisi khusus Pentagon (Department of Defense/DoD), operasi tempur siber.

Konsiderans arah kebijakan strategis Presiden Obama itu berjejak panjang. Misalnya, Information Warfare Monitor (2009) menyebut plot ‘Ghostnet’ dari jaringan komputer di zona Tiongkok yang menyusup ke 1000 jaringan komputer komersial dan pemerintah pada lebih dari 100 negara (Goldsmith, 2013:132).

Wakil Menteri Pertahanan AS, William Lynn, merilis data pada edisi Foreign Affairs
(2010): tahun 2008, Pentagon mengalami “the most significant breach of US military computers ever”. Peretasan sangat signifikan itu berasal dari satu “flash drive’ yang masuk ke satu laptop, berisi piranti lunak berbahaya ke dalam sistem komputer klasifikasi dan non- klasifikasi Komando Pusat AS. Karena itu, Pemerintah AS khusus mengembangkan strategi siber melindungi infrastruktur sipil dan militer di era digital saat ini (Lynn III, 2010:97-98).

Baca juga: Konflik Ukraina: Perang Siber Masih Misteri Besar Yang Belum Dipetakan

Di sisi lain, National Computer Network Emergency Response Technical Team Coordination Center, keamanan jaringan publik dan infrastruktur strategis Tiongkok (2012) merilis laporan tahunan tentang lonjakan serangan siber dari AS, Jepang, dan Korea Selatan. Kira-kira 80.000 serangan siber dari luar per bulan ke jaringan infrastuktur dan publik Tiongkok (Zhang, 2012:804-805).

Harian The New York Times merilis laporan David E Singer (2012) tentang operasi virus komputer Stuxnet, operasi non-kinetik ‘Olympic Games’, ke fasilitas reaktor nuklir milik Iran di Natanz. Hasilnya, menurut mantan bos CIA, Michael Hayden, operasi itu termasuk serangan siber pertama kali dengan dampak fisik skala besar (Finkelstein, et al., 2015:ix).

Grup usaha seperti Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, dan Raytheon, telah membangun “jaringan industri militer keamanan siber”. Piranti keras-lunak semacam ini dijual ke Pemerintah AS (Zhang, 2012: 805). Dokumen National Security Agency (NSA) AS menyebut upaya elite Pentagon membangun kemampuan siber-ofensif (Schneier, 2013).

Tidak ada pilihan lain bagi AS, sebab sejak awal abad 21, tata masyarakat dan pemerintahan AS semakin terpateri erat kepada jaringan infomasi dan infrastruktur IT (Rattray, 2001:8).

Di era digital, negara-negara lain, termasuk Indonesia, bukan kekecualian dari risiko AS itu. “Cyberspace has become an indispensable part of a state,” tulis Gazula (2017:13).

Ruang siber bukan bagian terpisah dari negara-bangsa. Bahkan dewasa ini, negara-negara, aktor non-negara, perguruan tinggi, masyarakat sipil, perusahan-perusahan, dan warga negara menjadi saling-bergantung dan antar-koneksi melalui ruang siber.

BBC Simulasi perang siber merupakan bagian dari kerja sama pertahanan baru antara Inggris dan AS.

Awal Januari 2021, sebanyak 202,6 juta dari total 274,9 juta penduduk Indonesia memakai jaringan internet. Sekitar 170 juta penduduk Indonesia, menggunakan media sosial pada awal Januari 2021 ada 345,3 juta koneksi mobile di Indonesia -berupa e-government, e-commerce, Big Data, dan lain-lain (Kemp, 2022; Annur, 2022). Alokasi APBN tahun 2021 ke sektor ICT guna mendukung governance dan konektivitas mencapai Rp 30,5 triliun (Humas Setkab RI, 2021).

Tahun 2019 terdapat 196 juta pengguna internet di Indonesia; tahun 2018 ada 171 juta pengguna internet (APJII, 2020; Eloksari, 2020). Tahun 2018, kejahatan siber di Indonesia memicu risiko kerugian sekitar 34,2 miliar dollar AS atau Rp 478,8 triliun (Frost & Sullivan, 2019).

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan 232 juta serangan siber tahun 2018 dan 88.414.296 serangan siber selama 1 Januari-12 April 2020 ke jaringan internet Indonesia  (Pusopskamsinas BSSN, 2020). Jadi, rakyat dan Pemerintah Indonesia kini menghadapi risiko kejahatan, spionase, dan serangan siber.

“Perang” jagad siber

Perang jagad siber (cyber warfare) menurut ahli-ahli siber pada lembaga Rand Corporation (2022) selalu melibatkan aksi dari satu negara atau aktor non-negara, khusus jaringan organisasi lintas-negara, menyerang atau merusak jaringan informasi-komputer negara lain, misalnya melalui serangan virus komputer atau “denial-of-service’.

Bentuk perang jagad siber sangat beragam akhir-akhir ini. Akhir Juni 2022, misalnya, serangan siber melumpuhkan operasi produksi perusahan baja BUMN Khuzestan Steel Co dan dua produsen baja lainnya di Iran; situs jaringan internet perusahan Khuzestan Steel Co macet karena anjlok jaringan listrik (Debre, 2022). Sejak operasi ‘Olympic Games’ virus Stuxnet, Iran menerapkan diskoneksi infrastruktur pemerintahan dengan jaringan internet.

Baca juga: Wamenhan: Saya Berpengalaman Perang Siber