Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan.

Pancasila sebagai Pedoman Demokrasi

Kompas.com - 28/06/2022, 16:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEMOKRASI adalah mashab yang potensial didayagunakan untuk menatalaksana kinerja lembaga kepemerintahan.

Namun demokrasi belum tentu cocok didayagunakan untuk lembaga lain, semisal, militer atau perusahaan karena satu di antara sekian banyak sukma dasar demokrasi justru bukan keseragaman, namun kebhinekaan.

Sukma dasar demokrasi langsung lenyap apabila dilaksanakan dengan pemaksaan penyeragaman pendapat secara tegak lurus dari atas ke bawah mau pun sebaliknya.

Bayangkan apa yang terjadi dengan demokrasi apabila celana cingkrang dan berjenggot dipaksakan menjadi keseragaman identitas seluruh kaum lelaki di Indonesia.

Atau semua perempuan Indonesia wajib berjilbab yang berarti sama tidak demokratisnya dengan semua perempuan wajib berkebaya.

Namun di sisi lain, penyeragaman pendapat secara tegak lurus dari atas ke bawah memang justru mutlak wajib karena memang perlu di lembaga militer dan perusahaan.

Bayangkan betapa kekacauan organisasional akan terjadi apabila setiap serdadu dan karyawan perusahaan merasa berhak memiliki pendapat masing-masing yang beda atau bahkan bertolak belakang terhadap pendapat atasan.

Bayangkan betapa kacau suasana ketika seorang jenderal memerintahkan pasukan untuk maju ke depan lalu ada serdadu yang bergeser ke kiri atau kanan atau mundur ke belakang di samping, ada yang malah jongkok di tempat.

Demokrasi memang bukan untuk menatalaksana kinerja lembaga militer dan lembaga usaha. Demokrasi memang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara demokratis untuk memiliki pendapat serta mengungkap pendapat.

Namun yang namanya kebebasan juga tetap hukumnya wajib memiliki batasan-batasannya.

Maka demokrasi tidak memberikan kebebasan bagi setiap warga untuk mengungkap pendapat yang bersifat melecehkan, menghina apalagi memfitnah orang lain.

Demokrasi juga tidak memberikan kebebasan bagi setiap warga untuk memaksakan kehendak pendapat kepada sesama warga.

Maka secara khusus bangsa Indonesia bijak melengkapi demokrasi dengan Pancasila sebagai pedoman yang wajib dihayati lalu dipatuhi untuk diwujudkan menjadi kenyataan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial Untuk Seluruh Indonesia. MERDEKA !

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.