Zenwen Pador
Advokat dan Konsultan Hukum

Praktisi Hukum Spesialisasi Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Evaluasi Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 28/06/2022, 14:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA akhir periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut diundangkan pada 27 September 2018.

Dari aspek sosiologis, Perpres 86 didasarkan pada pemahaman dasar bahwa pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Artinya pemerintah sadar betul bahwa ketimpangan struktur penguasaan agraria masih tinggi.

Secara yuridis Perpres itu didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2OOI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2O25.

Baca juga: Reforma Agraria Masalah Struktural, Tak Selesai Hanya dengan Jadikan Eks Panglima TNI Menteri ATR

Maka dalam Perpres 86 itu reforma agraria dipahami sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana capaian reforma agraria yang telah dilaksanakan pemerintahan Jokowi setelah hampir empat tahun berjalan sejak perpres dikeluarkan? Apakah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah berhasil dikurangi secara signifikan?

Ketimpangan struktural

Pasal 2 Perpres Reforma Agraria menyebutkan tujuh rincian tujuan dari reforma agraria:

  1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
  2. Menangani sengketa dan konflik agraria;
  3. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  4. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
  5. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
  6. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan;
  7. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Pada prinsipnya, dari tujuh tujuan tersebut, dua tujuan pertama merupakan tujuan dasar, yaitu menyangkut ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta sengketa dan konflik agraria. Apabila dua tujuan tersebut cukup memadai pencapaiannya, akan berdampak kepada keberhasilan tujuan-tujuan lainnya.

Ketika Amien Rais pada masa debat capres tahun 2019 mengkritik pemerintah dengan mengatakan 74 persen lahan dikuasai pihak asing, banyak yang mempertanyakan kesahihan data tersebut karena dinilai tidak jelas sumber dan rujukannya. Persoalannya kemudian ternyata pemerintah sendiri sepertinya tidak memiliki data resmi terkait penguasaan dan pemilikan tanah.

Alih-alih mempublikasikan data resmi sebagai pembanding, Jokowi ketika itu justru mengakui adanya ketimpangan penguasaan tanah tetapi Jokowi menggaris bawahi bukan pemerintahannya yang bagi-bagi tanah dan lahan kepada para konglomerat atau pihak asing.

Baca juga: Pengembang Tentang Reformasi Agraria

Maka, sejak pertengahan periode pertama sampai periode kedua pemerintahannya, sampai saat ini Jokowi getol dengan program penerbitan sertifikat (tanah) untuk rakyat, yang dikatakan sebagai bagian dari redistribusi tanah.

Banyak kalangan sepakat, upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan tidak cukup hanya dengan pembagian secara simbolis sertifikat tanah. Program pemerintah Joko Widodo untuk menyelesaikan pembuatan 125 juta sertifikat di seluruh bidang tanah pada 2025 baru merupakan langkah awal untuk memecahkan problem utama tersebut.

Melihat ke belakang, sertifikasi lahan yang merupakan bagian dari reformasi agraria sebenarnya telah dimulai pada era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, ketika itu menyatakan reformasi agraria (dia menamainya reforma agraria) merupakan "kebijakan pembangunan yang berkeadilan sosial".

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.