Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan.

Bingungologi Belajar Konstitusi

Kompas.com - 16/06/2022, 05:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AKIBAT berani lancang menulis naskah Menghidupkan Kembali Jabatan Perdana Menteri di Indonesia (13 Mei 2022), saya dikritik berbagai pihak yang keberatan jabatan PM dihidupkan kembali di Indonesia dengan alasan saya ngawur maka harus belajar konstitusi.

Kritik bahwa saya ngawur secara kelirumologis tepat dan benar, namun secara alasanologis cukup membingungkan baik dalam konteks subyektif maupun obyektif.

Subyektif akibat saya memang mudah merasa bingung sampai menggagas bingungologi.

Obyektif akibat setahu saya jabatan Perdana Menteri secara historis sudah terbukti nyata eksis di sistem tata negara Republik Indonesia sejak 1945 sampai dengan 1959.

Berarti secara konstitusional jabatan Perdana Menteri bukan sekadar diwacanakan, namun de facto sudah nyata diterapkan selama 14 tahun di persada Indonesia.

Wajar jika saya merasa bingung ketika menyarankan, sekali lagi menyarankan, berarti bukan memaksakan DPR meninjau kemungkinan jabatan PM dihidupkan kembali di Indonesia.

Tuduhan bahwa saya ngawur terasa membingungkan sebab di satu sisi paradoks dengan sejarah konstitusi Republik Indonesia, di sisi lain menyarankan DPR meninjau kemungkinan jabatan Perdana Menteri dihidupkan pada hakikatnya bukan inkonstitusional maka bukan ngawur.

Atau apakah berarti para sejarawan ngawur dalam menulis sejarah bahwa jabatan Perdana Menteri sudah hadir di Republik Indonesia sejak 1945 sampai dengan 1959?

Apakah Bung Hatta yang bersedia diangkat menjadi Perdana Menteri pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948 berarti juga ngawur?

Namun yang malah makin membingungkan adalah saya disarankan untuk belajar konstitusi tanpa kejelasan konstitusi yang mana yang harus saya pelajari.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.