Syarat ASN yang Dapat Rumah Dinas Gratis di IKN, Ini Penjelasannya

KOMPAS.com - Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN/TNI/Polri) yang pindah ke IKN akan disediakan rumah dinas gratis.

"ASN dan TNI Polri yang akan pindah ini, rumahnya berarti tidak beli. Jadi yang beli itu negara," ujar Dhony di Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

Lalu, apa saja syarat ASN yang mendapatkan rumah tersebut?

Syarat ASN yang dapat rumah

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pranowo mengatakan bahwa syarat ASN yang mendapatkan rumah dinas tidak disamaratakan antar-golongan.

Tipe rumah tapak

Untuk rumah tapak atau rumah dinas terbagi menjadi:

• Rumah dinas seluas 580 meter persegi untuk menteri atau kepala lembaga
• Rumah dinas seluas 490 meter persegi untuk pejabat negara
• Rumah dinas seluas 390 meter persegi untuk JPT Madya/Eselon I

Baca juga: Jadwal Pencairan dan Besaran Gaji Ke-13 ASN 2022

Tipe rumah susun

• Rumah rusun seluas 290 meter persegi untuk JPT Pratama/Eselon II
• Rumah rusun seluas 190 meter persegi untuk Administrator/Koordinator/Eselon III
• Rumah rusun seluas 98 meter persegi untuk Jabatan Fungsional

Rumah tersebut diberikan kepada ASN/TNI/Polri hingga masa jabatannya selesai.

Baca juga: Problematika Ibu Kota Nusantara: Patok Sudah Terpasang, Sosialisasi Tak Kunjung Datang...

Konsep rumah dinas ASN

Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR.

Dengan demikian, ketika mereka sudah pensiun, rumah tersebut akan diisi oleh pegawai lainnya yang belum mendapat haknya.

Meski gratis, ASN/TNI/Polri tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan rumah dinas yang ditempatinya tersebut.

Diketahui, rumah dinas ASN dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep walkability, dan memfasilitas hubungan sosial.