MUI Rilis 10 Panduan agar Hewan Kurban Tidak Terpapar PMK

7. Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan (higiene sanitasi) untuk mencegah penyebaran virus PMK secara lebih luas.

8. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun, bersamaan dengan itu Pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya.

9. Pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban.

10. Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal agar penyebaran virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin.

Baca juga: MUI Siapkan Panduan untuk Antisipasi Hewan Kurban Terkena PMK

Kasus PMK di Indonesia

Kasus PMK merebak pada hewan ternak di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai contoh, di Kabupaten Bandung, sebanyak 1.276 ekor hewan ternak berkaki empat telah terkena PMK, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Sementara itu, di Lombok, 7.488 hewan ternak terinfeksi PMK.

PMK juga dikenal sebagai Foot and Mouth Disease (FMD). Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Apthovirus, yakni Aphtaee epizootecae.

Dikutip dari laman DKPP Jawa Barat, terdapat sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar hewan ternak tidak terkena PMK.

Cara untuk mencegah penularan PMK tersebut di antaranya adalah melakukan biosekuriti barang, kandang, karyawan peternakan, tamu kunjungan, kendaraan, dan ternak.

Baca juga: Indonesia Pernah Dinyatakan Bebas PMK, Mengapa Penyakit Itu Datang Lagi?