Apa Bedanya Pajak Pusat dan Pajak Daerah?

KOMPAS.com - Pajak adalah salah satu dari tiga sumber pendapatan negara, selain penghasilan nonpajak dan pendapatan hibah.

Pajak dipahami sebagai suatu kontribusi dari perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-udang.

Pihak yang membayar pajak, atau yang dikenal sebagai Wajib Pajak, tidak akan mendapat imbalan secara langsung, karena uang pajak ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara luas.

Baca juga: 7 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mei-Agustus 2022

Secara garis besar, pajak dibedakan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah.

Apa perbedaannya? Apa saja yang termasuk dalam kategori pajak pusat dan daerah? Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya:

Pajak pusat

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Nantinya, uang pajak pusat akan dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja negara.

Belanja negara, misalnya menggaji aparatur sipil negara (ASN), subsidi listrik, bahan bakar minyak, pengalokasian untuk kementerian/lembaga, bantuan sosial, pembangunan sarana umum, dan sebagainya.

Semua itu akan tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak-pajak pusat meliputi:

• Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).

• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

• Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Baca juga: NIK Jadi NPWP, Semua Orang Wajib Bayar Pajak?