Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana WFA bagi ASN, Pengamat Singgung Produktivitas Pegawai

Kompas.com - 14/05/2022, 13:00 WIB
Nur Rohmi Aida,
Rendika Ferri Kurniawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah tengah mewacanakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

Adapun usulan WFO ini didasarkan pada praktik WFO-WFH yang berjalan baik selama pandemi Covid-19.

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama mengatakan bahwa WFA bagi ASN bersifat fleksibel dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

"Jadi wacananya ASN bisa work from anywhere, yang penting kinerja dan target tercapai," ucap Satya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/11/2022).

Lantas, sudah tepatkah wacana kebijakan ASN untuk WFA? Berikut tanggapan dari pengamat:

Baca juga: Wacana ASN Boleh WFA atau Kerja dari Mana Saja, Tujuannya Apa?

Tanggapan pengamat

Terkait dengan hal tersebut, Kompas.com menghubungi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.

Saat dihubungi, Agus menyampaikan bahwa untuk membuat kebijakan tersebut, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan.

Salah satunya adalah perkara koneksi internet yang masih belum baik di banyak tempat.

“Bandwidth kita masih paling jelek di Asia, sehingga akan mengganggu,” ujar Agus, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Lebiih lanjut, ia menilai, saat ini masih banyak pegawai ASN yang produktivitasnya kurang.

“Kalau nggak ada yang mengawasi, maka tidak produktif bekerja,” ujarnya.

Adapun hal ketiga yang harus dipertimbangkan, menurutnya, ASN masih harus membiasakan diri secara bertahap dengan pola bekerja tidak di kantor.

Hal ini karena belum tentu semua ASN bisa langsung dilepas WFA.

Baca juga: BKN Ungkap Cara Mengukur Kinerja bila WFA ASN Direalisasi

Menurutnya, meskipun sejumlah ASN sudah terbiasa dengan kerja work from home (WFH) selama pandemi, tetapi menurutnya hal tersebut tidak merata.

Lebih lanjut dirinya menilai, keputusan WFA bakal efektif atau tidak, perlu banyak hal yang harus diteliti.

Ia menyarankan agar sebelum membuat keputusan tersebut, pemerintah memperbaiki dulu kecepatan internet yang ada saat ini.

“Kalau bandwidth jelek, mati-mati, ada pekerjaan yang harus diselesaikan bagaimana?” tanya Agus.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah melakukan komunikasi dengan baik terkait wacana ini sebelumnya karena keputusan akan mengubah kebiasaan bekerja selama ini.

Dia juga mengingatkan mengenai masalah banyaknya pelayanan publik yang sampai saat ini belum online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com