Mohammad Dawam
Anggota Kompolnas

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024. Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta selama dua periode, sejak 2012 hingga 2020.

Membaca Pancasila Dalam Kebinekaan Kita

Kompas.com - 06/04/2022, 10:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI tengah menguatnya dinamika kehidupan umat beragama, kita perlu merumuskan kode etik bersama (code of conduct) pola kehidupan berbangsa yang harmonis. Dalam hal ini, kode etik itu harus kita dasarkan pada dasar negara, Pancasila. Sayangnya hal ini belum terumuskan, disebabkan oleh pemahaman yang kurang tepat atas prinsip kebinekaan itu sendiri.

Selama ini kita memahami kebinekaan berdasarkan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi prinsip utama toleransi berbangsa. Apakah pemahaman ini sudah tepat? Mari kita uji bersama.

Kebinekaan, merujuk pada Bhinneka Tunggal Ika acapkali kita samakan dengan pluralisme yang merupakan ideologi pranata sosial di dunia Barat. Pluralisme yang dimaksud di sini ialah pandangan hidup yang menjaga keragaman karena menemukan titik kesamaan di dalam keragaman itu.

Baca juga: Merawat Kebinekaan di Ruang Kelas Kita...

Resikonya amat sensitif jika dikaitkan dalam konteks keragaman agama. Pluralisme cenderung menyamaratakan kebenaran agama karena menemukan titik persamaan dalam hal tertentu (wahdatul adyan). Sesungguhnya yang perlu dicari titik temunya adalah bagaimana sikap kita dalam menggali dan menemukan nilai-nilai universal setiap agama yang kemudian diperas menjadi kekuatan nilai moral-etik dan sikap perilaku kehidupan kita dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karenanya, ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, persatuan dan kebangsaan, menjadi tonggak fundamental bagi setiap pemeluk agama-agama di Indonesia untuk menegakkan selurus-lurusnya oleh dan dari masyarakat berkebinnekaan. Itulah esensi Pancasila.

Perlindungan atas keragaman agama ini jika dicermati tidak berangkat dari metodologi agama, melainkan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks HAM, keragaman paham keagamaan menjadi bagian dari hak-hak asasi individu untuk bebas menentukan diri, termasuk menentukan agama.

Hal ini berkelindan dengan teori posibilisme yang dikenalkan Vidal de la Blache yakni teori yang mengungkapkan bahwa manusialah yang menentukan kehidupannya. Karena menjadi bagian dari hak individu yang dibela oleh Deklarasi Universal HAM, ia menjadi quasi norma yang setara dengan norma agama.

Dalam kaitan inilah prinsip HAM membebaskan setiap individu, termasuk untuk tidak beragama. Pendekatan ini telah melakukan determinisme HAM atas persoalan keagamaan yang memiliki pendekatannya sendiri.

Memang perlindungan ini menjadi upaya negara modern untuk mengelola masyarakat berdasar pada prinsip multikulturalisme. Hanya saja dalam praktiknya, ia tidak taat dengan prinsip tersebut karena dasar pijakannya bukan kultur atau budaya, melainkan individualisme.

Di dalam multikulturalisme, keragaman kultur atau budaya dijamin dengan tetap menghargai keunikannya untuk berkembang berdasarkan asas-asas kebudayaannya sendiri. Keunikan kultur atau budaya berupa bentuk apapun asal tidak bertentangan dengan konstitusi, kultur itu bukan menjadi ancaman.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.