Indonesia Harus Tetap Mengundang Rusia dalam KTT G20, Ini Alasannya

KOMPAS.com - KTT G20 di Indonesia menghadapi tantangan baru seiring pecahnya konflik Rusia-Ukraina sejak Februari 2022.

Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan menyampaikan permintaannya agar Indonesia tidak mengundang Rusia dalam G20.

"Saya menyuarakan kemungkinan (pendepakan Rusia)," kata Biden saat menghadiri pertemuan puncak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Brussles, Belgia pada Kamis (24/3/2022).

"Jika hal itu tidak bisa dilakukan, jika Indonesia dan negara-negara lain tidak setuju, dalam pandangan saya, kami harus meminta agar Ukraina bisa menghadiri juga," sambungnya.

Seperti diketahui, AS merupakan pihak yang mendukung Ukraina dan menolak keras invasi Rusia.

Baca juga: Untung Rugi Hadir Tidaknya Rusia di KTT G20 Indonesia

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Foto Biro Pers, Media, dan Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo saat mengikuti KTT G20 Roma, di Italia, Minggu (31/10/2021).

Indonesia harus tetap mengundang Rusia

Dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadi Sugiono mengatakan, Indonesia harus tetap mengundang Rusia dalam G20.

Sebab apabila Indonesia tidak mengundang Rusia, maka pertemuan G20 akan kehilangan substansinya karena Rusia merupakan anggota.

Kendati demikian, ada dua kemungkinan jika Indonesia tetap mengundang Rusia. Pertama, AS dan sekutunya kemungkinan akan menolak hadir.

Kedua, Indonesia bisa manfaatkan itu untuk mempertemukan mereka-mereka yang berselisih, meski di luar agenda utama.

"Sehingga forum ini bisa dimanfaatkan untuk menjembatani dengan memediasi pihak-pihak yang selama ini tidak bertemu," kata Muhadi kepada Kompas.com, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Biden Minta Rusia Didepak dari Keanggotaan G20

Kualitas Indonesia diuji

Karena itu, Muhadi menyebut kualitas kepemimpinan Indonesia untuk memainkan peran-peran itu akan diuji.

Menurutnya, Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 memiliki previlege untuk mengundang atau tidak siapa saja yang dikehendaki.

"Oleh karena itu, yang dilakukan Biden itu saran, boleh disampaikan. Tapi indonesia kan punya hak untuk menolak dan menerima," jelas Muhadi.