Ramai soal Nikah Beda Agama, Bagaimana Aturannya di Indonesia?

KOMPAS.com - Belakangan, foto pernikahan beda agama sepasang kekasih di Semarang, Jawa Tengah, menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Mempelai perempuan seorang muslim menikah dengan mempelai pria yang merupakan nasrani.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, pernikahan beda agama tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Wamenag menyebut regulasi pernikahan di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU itu dijelaskan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

"Pasal ini bahkan pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, dan sudah keluar putusan MK yang menolak judicial review tersebut,” jelas Zainut, dikutip dari Kompas.com, (9/3/2022).

Bagaimana aturan nikah beda agama di Indonesia?

Baca juga: Foto Pernikahan Beda Agama di Semarang Viral di Media Sosial, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA

Penjelasan konsultan hukum

Konsultan Hukum di bidang keluarga Hanna Marissa, S.H., M.Commerce menjelaskan terkait hal ini dalam sebuah artikel Justika yang dimuat Kompas.com (7/1/2022).

Hanna menjelaskan, mengacu UU Perkawinan yang berlaku, pernikahan beda agama di Indonesia tidak dianggap sah oleh hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya.

Ini dipertegas dengan Surat Edaran dari Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2019 No.231/PAN/HK.05/1/2019 poin 2 yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beda agama.

• "Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)”.

Baca juga: Mengenal Aturan Nikah Beda Agama dalam UU Perkawinan yang Digugat ke MK

Konsekuensi pernikahan beda agama

Jika pernikahan beda agama tetap dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung olwh kedua belah pihak yang menjalankan pernikahan, juga anak hasil dari perkawinannya.

1. Status hukum dan kedudukan anak dalam hukum waris

Hanna menyebut, dalam perkara ini konsekuensi yang paling utama adalah terkait dengan status hukum sang anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 disebutkan:

• “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Kemudian damam Pasal 44 KHI disebutkan:

• "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

"Secara singkat pasal tersebut menjelaskan, apabila ada anak yang lahir dari perkawinan beda agama, maka anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja (Pasal 100, KHI)," jelas Hanna.