Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Snowdrop dan Sejarah Demokrasi di Korea Selatan

Kompas.com - 21/12/2021, 18:30 WIB
Rosy Dewi Arianti Saptoyo,
Rendika Ferri Kurniawan

Tim Redaksi

Pada 1960-an dan 70-an, di bawah rezim Park Chung Hee, Korea Selatan menikmati periode perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Namun, Park dibunuh pada 1979 dan jenderal lainnya Chun Doo Hwan mengambil alih kekuasaan. Peralihan ini menempatkan Korea Selatan berada di bawah kekuasaan militer yang ketat.

Chun mengkonsolidasikan kekuatannya dengan membentuk klub militer rahasia bernama Hanahoe, bersama teman-teman dari Akademi Militer Korea dan kenalan lainnya.

Di tahun itu, dia melakukan kudeta militer.

Baca juga: 8 Drakor Terpopuler Sepanjang 2021

Pemilihan presiden langsung oleh rakyat

Sebelum menjabat sebagai presiden Korea Selatan dari 1980 hingga 1988, Chun adalah pemimpin de facto negara itu pada 1979, dengan Choi Kyu Ha sebagai presiden boneka.

Pemberontakan bersenjata oleh mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya menuntut pemulihan dan pemerintahan yang demokratis.

Darurat militer diterapkan. Akibatnya, banyak kematian warga sipil di tangan tentara.

Hingga akhirnya darurat militer dicabut pada 1981, dan Chun Doo Hwan secara tidak langsung terpilih sebagai presiden di bawah konstitusi baru.

Kendati demikian, pada 1987, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Chun Doo Hwan memuncak.

Gerakan masyarakat sipil paling membara terjadi wilayah Gwangju. Warga melakukan mobilisasi untuk melancarkan protes dan demonstrasi yang berubah menjadi Pemberontakan Demokrat Gwangju.

Akibat ketidakpuasan rakyat dan didorong tekanan internasional ke Chun dan jabatannya sebelum konstitusi direvisi, akhirnya Korea Selatan melakukan pemilihan presiden langsung pertama kalinya.

Terpilihlah Roh Tae Woo, seorang mantan jenderal angkatan darat yang memenangkan pemilihan presiden pertama langsung di negara itu pada 1987.

Baca juga: Selain One Ordinary Day, Ini Drakor yang Bisa Disaksikan Desember 2021

Klarifikasi JTBC

Akibat kontroversi ini, beberapa sponsor telah meminta untuk menghentikan produksi film dan membatalkan kesepakatan mereka dengan perusahaan produksi.

Termasuk sponsor utama P&J Group dan perusahaan kue beras Ssarijai.

Pada konferensi pers Kamis (16/12/2021), sutradara Jo Hyun Tak mengatakan bahwa drakor ini akan menghindari konflik politik atau ideologi dan lebih mengarah pada kisah individu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com