Kompas.com - 09/12/2021, 15:27 WIB
Pegiat antikorupsi dari ICW dan Gerakan #Bersihkan Indonesia melakukan aksi teaterikal Habis Gelap Tak Kunjung Terang: Runtuhnya Pemberantasan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Aksi yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia itu menyoroti kemunduran pemberantasan korupsi pasca revisi UU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoPegiat antikorupsi dari ICW dan Gerakan #Bersihkan Indonesia melakukan aksi teaterikal Habis Gelap Tak Kunjung Terang: Runtuhnya Pemberantasan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Aksi yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia itu menyoroti kemunduran pemberantasan korupsi pasca revisi UU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, Hari Antikorupsi Sedunia 2021 diperingati di tengah mundurnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu terlihat dari rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 dan turunnya angka IPK.

"Nah Indeks Persepsi Korupsi itu bisa menjadi gambaran. Alih-alih Indonesia semakin bersih, justru semakin bermasalah dalam korupsi," kata Zaenur kepada Kompas.com, Kamis (9/12/2021).

"Selama setahun terakhir, tidak ada komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi," lanjut dia.

Kemunduran upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga terlihat dari tidak adanya dukungan legislasi dari pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakrat (DPR).

Misalnya, kata dia, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset-Aset Kejahatan yang tidak ada kemajuan.

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia 2021: Sejarah, Tema, dan Link Download Twibbon

Padahal, menurut Zaenur, RUU tersebut bisa menjadi pengubah permainan karena dapat merampas harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.

Selanjutnya, ia juga melihat tidak adanya komitmen pemberantasan korupsi dari Presiden Joko Widodo.

"Misalnya dalam kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), alih-alih mendukung independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru Presiden tidak berbuat apa-apa ketika TWK itu dilakukan penuh dengan maladministrasi," jelas dia.

Menurut dia, terkait kasus ini, presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi seharusnya dapat menertibkan bawahannya, seperti Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.