Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR-RI

Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan.

Pembangunan Indonesia dan Bencana Ekologis

Kompas.com - 19/11/2021, 20:04 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BULAN-bulan ini kita memasuki musim penghujan. Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan durasi panjang La Nina setidaknya hingga Juni 2022.

La Nina merupakan fenomena Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah yang mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya.

Pendinginan Suhu Muka Laut (SML) ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum.

Di awal La Nina tahun 2021 ini, negeri kita sudah diterpa bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Hampir sebulan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat tergenang banjir. Beberapa waktu lalu Kota Malang dan Batu juga dilanda banjir bandang.

Di beberapa tempat seperti Lampung Tengah, Padang, Buleleng, dan Mamuju diterpa angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan rumah rumah warga.

Sesungguhnya banyak daerah daerah lain yang kerap menjadi langganan banjir, bahkan kawasan ibu kota negara. Bencana hidrometeorologi ini juga menelan kerugian harta benda, bahkan kematian warga.

Catatan Bappenas, kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 mencapai 1,26 miliar dolar AS per tahun, setara Rp 17,64 triliun/ tahun.

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 menyebutkan, dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 237 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 277 yang berada pada kelas indeks risiko sedang.

Tiga kabupaten/ kota dengan skor yang paling tinggi adalah Maluku Barat Daya - Provinsi Maluku (skor 223,20), Majene - Provinsi Sulawesi Barat (skor 216,08), dan Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara (skor 215,60).

BNPB juga telah membuat kuadran bencana. Periode 2015-2020 memperlihatkan, risiko tertinggi bencana di negeri kita adalah bencana hidrometeorologi. Skor risiko tertinggi adalah banjir bandang dan tanah longsor.

Keduanya diletakkan oleh BNPB sebagai rsiko tinggi sebab intensitasnya tinggi dan tanpa ada peringatan dini (early warning).

Di bawahnya adalah badai, banjir, dan kebakaran hutan. Ketiga bencana ini intensitasnya juga paling tinggi namun masih disertai dengan deteksi dini sehingga memungkinkan adanya early warning.

Bencana telah silih berganti, seolah berpacu antara bencana alam dengan bencana akibat salah kita mengelola alam.

Upaya kita mengejar kemakmuran dengan mengabaikan kelangsungan ekologis pada akhirnya harus kita bayar mahal.

Lebih kejam lagi kita mewariskan bencana itu kepada generasi mendatang, padahal mereka tidak ikut menikmati pesta kemakmuran itu.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.