Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Turun Berdasar Survei Indikator, Apa Penyebabnya?

KOMPAS.com - Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik baru-baru ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami penurunan.

Diberitakan Kompas.com, Minggu (26/9/2021), Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, hasil survei yang diselenggarakan 17-21 September 2021 menunjukkan 58,1 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

"Sangat puas atau puas terhadap kinerja presiden secara umum itu 58,1 persen," kata Burhanuddin dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).

Burhanuddin mengatakan, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil survei sebelum pandemi. Saat itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden sekitar 72 persen.

"Sebelum pandemi itu sekitar 72 persen yang puas terhadap kinerja presiden. Trennya masih turun," ujar dia.

Survei Indikator Politik ini dilakukan melalui wawancara terhadap 1.200 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Sedangkan margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Penyebab tingkat kepuasan turun

Saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/9/2021), Burhanuddin mengatakan, faktor utama yang menyebabkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi adalah faktor ekonomi.

"Kalau kita bandingkan sebelum pandemi, mereka yang merasa kondisi ekonomi nasional memburuk itu cuma 24 persen. Itu survei Februari 2020, persis sebelum pandemi menjadi bencana kesehatan nasional di Indonesia," kata Burhanuddin.

Ia menyebutkan, selisih angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan hasil survei baru-baru ini, yang menunjukkan bahwa 44 responden merasa kondisi ekonomi nasional memburuk.

"Jadi naik hampir dua kali lipat. Bahkan di kuartal II tahun lalu, itu yang mengatakan kondisi ekonomi memburuk mencapai 81 persen," ujar dia.

"Jadi selama satu tahun setengah terakhir, meskipun tren persepsi ekonomi nasional yang memburuk mengalami penurunan, tetapi masih lebih banyak (yang mengatakan buruk), yang mengatakan baik cuma 16 persen. Itu yang menyumbang besar penururan rating approval presiden dari 70 ke 58 adalah faktor ekonomi," kata Burhanuddin.

Pendapat publik soal PPKM terbelah

Burhanuddin juga mengungkapkan, hasil survei Indikator Politik menunjukkan, pendapat masyarakat soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbelah menjadi dua.

PPKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pandemi. 

"Di satu sisi PPKM itu diapresiasi oleh publik. Mereka mengakui bahwa PPKM berhasil menurunkan tingkat penularan kasus harian, menurunkan kasus kematian karena Covid-19, mereka apresiasi itu," kata Burhanuddin.

"Tetapi mereka tidak setuju PPKM diperpanjang. Karena sebagian besar mengatakan PPKM telah merugikan kehidupan ekonomi mereka," lanjut dia.

Burhanuddin menilai, perbedaan opini ini menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 bukan perkara mudah bagi pemerintah yang harus mendayung di antara dua karang, yakni menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan.

"Tetapi faktanya, ekonomi bagi sebagian warga, terutama kelas menengah ke bawah, itu menjadi drivers (pendorong) utama mengapa mereka mempersepsi negatif PPKM, terlepas mereka juga mengapresiasi dampak kesehatannya. Dan itu punya efek lanjutan ke penurunan tingkat kepuasan terhadap presiden," jelas Burhanuddin.

Puas terhadap penanganan pandemi

Menurut Burhanuddin, Jokowi paham betul bahwa PPKM, terutama PPKM Darurat yang diberlakukan beberapa waktu lalu, membawa dampak besar di sektor ekonomi.

"Saya yakin Presiden paham, tetapi kan varian Delta saat itu luar biasa. Luar biasa menyerang, dan sepertinya presiden pakai strategi gas dan rem itu," ujar Burhanuddin. 

"Jadi ketika varian Delta itu menyerang dia rem, kehidupan ekonomi terganggu dan tentu saja dia mengorbankan popularitas dirinya," kata dia.

Namun, Burhanuddin menyebutkan, ada satu hal menarik yang terungkap dari hasil survei yang baru saja dilakukan.

"Approval presiden Jokowi secara umum turun, tetapi kepuasan publik terhadap presiden dalam menangani pandemi itu naik," kata Burhanuddin.

Artinya, menurut Burhanuddin, dalam sebuah survei opini sosial, hasil survei tidak bisa dipandang secara hitam-putih.

"Masyarakat itu melihat tidak hitam-putih, bernuansa begitu jawabannya. Mereka mengapresiasi kinerja presiden dalam menangani pandemi, waktu survei dilakukan di tengah bulan September ini, tapi soal ekonomi mereka masih kesulitan untuk mencari nafkah, meskipun mulai ada pelonggaran PPKM," ujar dia,