Kompas.com - 23/09/2021, 20:50 WIB
Ketua DPR dan Presiden Joko Widodo saat meninjau program vaksinasi Covid-19 di SMA 4 Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021). Dokumentasi DPRKetua DPR dan Presiden Joko Widodo saat meninjau program vaksinasi Covid-19 di SMA 4 Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021).

KOMPAS.com - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai daerah telah menyebabkan klaster Covid-19.

Di DKI Jakarta, ada 25 klaster Covid-19 yang ditemukan berasal dari PTM, menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per 22 September 2021.

Sementara itu di Purbalingga, Jawa Tengah, terdapat 90 siswa yang terkonfirmasi Covid-19. PTM di sana tak berizin atau belum dilaporkan.

Hal itu membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas meminta PTM serupa untuk dihentikan.

Baca juga: Saat WHO dan UNICEF Desak Indonesia Segera Gelar Sekolah Tatap Muka...

Diberitakan Kompas.com, Rabu (22/9/2021), Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek Jumeri mengungkapkan, terdapat 1.296 kasus penularan Covid-19 saat PTM sejak awal pandemi 2020.

Lantas, apa yang harus dilakukan ketika ada yang terkonfirmasi Covid-19 di sekolah?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melansir Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Kemendikbud, jika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19 di sekolah setelah memulai PTM terbatas, maka PTM dapat diberhentikan sementara.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag provinsi, kantor Kemenag kabupaten/kota, dan kepala sekolah wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah," bunyi ketentuan di buku saku tersebut.

Pemberhentian sementara PTM terbatas dilakukan paling singkat 3x24 jam atau 3 hari.

Lalu, jika terjadi kekurangan pendidik pada sekolah akibat pendidik terinfeksi Covid-19, maka kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menugaskan pendidik dari satu sekolah ke sekolah yang lain jika diperlukan.

Baca juga: Daftar Bantuan dari Pemerintah Selama PPKM dan Cara Mengeceknya

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.