Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Wacana Presiden Tiga Periode, Paradoks Komunikasi Politik Indonesia

Kompas.com - 20/09/2021, 10:50 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

"Politik paling aneh, paling absurd, paling unik, dan sekaligus paling sulit diramalkan adalah politik di Indonesia. Komunikasi politik yang berlangsung bernuansa konteks tinggi, lebih banyak pesan-pesan yang tersirat daripada yang tersurat, termasuk pesan melalui bahasa tubuh, busana dan diam" -- Deddy Mulyana

DEMIKIAN yang disampaikan Profesor Deddy Mulyana, guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, dalam bukunya "Komunikasi Politik, Politik Komunikasi".

Rasanya, pernyataan itu tidak berlebihan. Seperti itulah potret politik yang terjadi di Indonesia. Apalagi, dengan mencuatnya isu presiden tiga periode yang sangat awet bergulir secara terus menerus ke permukaan publik.

Wacana tiga periode dan kekisruhan politik Indonesia

Masifnya wacana tiga periode ini memperlihatkan kekisruhan politik di Indonesia yang semakin menjadi-jadi.

Hanya di Indonesia, para elite politik menciptakan imajinasi politik dengan mendesain isu-isu publik yang kontraproduktif dalam upaya melanggengkan kekuasaan dengan pengaruh pesan politik, sasaran, dan target politik yang dapat diarahkan dan dimanipulasi.

Perilaku aktor politik inilah yang memandang kekuasaan itu sebagai sesuatu yang konkret. Ibaratnya, benda atau barang yang dapat diwariskan kepada anak cucu dan memperkuat oligarki.

Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan tertutupnya celah bagi perbedaan, memunculkan pemerintahan yang tidak terkontrol, dibungkamnya oposisi, macetnya regenerasi kepemimpinan, menumbuhsuburkan korupsi serta nepotisme (Noor, 2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aktor politik ini pula yang menggunakan dan menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan yang berkepanjangan. Apa pun caranya, bila perlu dengan menipu, memfitnah, politik adu domba, menyuap, termasuk mengubah amendemen konstitusi negara yang sudah kokoh.

Padahal, hasil Sidang Umum MPR RI, 14-21 Oktober 1999, perubahan atas Pasal 7 menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Dalam pendekatan sistemik komunikasi politik, kekuasaan diartikan sebagai sesuatu yang cair dan licin.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Video Pilihan

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.