Bagaimana Cara Pemerintah Bayar Utang Selama Pandemi Covid-19?

KOMPAS.com - Pemerintah pusat menempuh beberapa cara agar bisa membayar utang-utang, termasuk utang yang membengkak selama pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan upaya memaksimalkan sumber penerimaan negara, salah satunya melalui pajak.

Wanita yang karib disapa Ani itu mengatakan, sumber pembiayaan yang paling kompetitif terus dicari sehingga utang mampu dikelola dengan baik.

“Utang harus dikelola, kalau kemarin utang jadi naik ya kita sekarang harus kelola mencari sumber pembiayaan paling kompetitif,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan kuliah umum secara virtual, Jumat (3/9/2021).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah pada akhir Juli 2021 mencapai Rp 6.570,17 triliun. Rasio utang tersebut sebesar 40,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Posisi utang pada Juli itu meningkat sekitar Rp 15,16 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juni sebesar Rp 6.554,56 triliun.

Apa saja sumber pembiayaan yang dianggap kompetitif dan diharapkan menanggung beban utang negara?

Sebelumnya diberitakan, bendahara negara ini mengucapkan, penarikan utang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang melonjak 6,09 persen saat pandemi.

Bayar utang lewat surat berharga

Pembiayaan yang paling kompetitif, kata Ani, adalah lewat pasar surat berharga.

Pemerintah bahkan meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membeli SUN dengan skema bagi-bagi beban (burden sharing).

Baca juga: Sri Mulyani Putar Otak Buat Bayar Utang akibat Pandemi Covid-19

Cara ini ditempuh karena dianggap sebagai manajemen utang yang bertanggung jawab.

Ani menegaskan bahwa tidak ada satu resep maupun satu arahan yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan.

"Kita dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, III, melakukan burden sharing secara baik. Ini semua dilakukan manajemen utang yang bertanggung jawab. Tidak kemudian satu resep satu direction selesai,” ucap dia.

Memaksimalkan pendapatan pajak

Selain itu, Ani optimistis utang yang melonjak saat pandemi Covid-19 bisa dibayar kembali oleh pemerintah dari pendapatan pajak yang dikumpulkan.

Adapun penarikan utang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang melonjak 6,09 persen saat pandemi.