Kompas.com - 31/08/2021, 15:00 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers penetapan tersangka di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). KPK mentapkan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 Gusmin Tuarita bersama mantan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait gratifikasi Hak Guna Usaha tanah di Kalimantan Barat.   ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww. ANTARA FOTO/RENO ESNIRWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers penetapan tersangka di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). KPK mentapkan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 Gusmin Tuarita bersama mantan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait gratifikasi Hak Guna Usaha tanah di Kalimantan Barat. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK pada Senin (30/8/2021).

Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang beperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, terkait dugaan suap lelang jabatan.

Atas perbuatan itu, Dewan Pengawas KPK menghukum Lili dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok selama 12 bulan.

“Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” kata Ketua Dewas Pengawas Tumpak Panggabean, dikutip Kompas.com, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Ketika Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Hanya Disanksi Potong Gaji...

Berapa gaji pimpinan KPK?

Ketentuan soal gaji pimpinan KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2006. 

Aturan tersebut berisi tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di dalamnya disebutkan, besaran gaji pokok ketua KPK berkisar di angka Rp 5 jutaan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa gaji pokok Ketua KPK sebesar Rp 5.040.000. Jumlah itu belum termasuk tunjangan lainnya.

Berikut ini besaran tunjangan Ketua KPK:

  1. Tunjangan Jabatan: Rp 24.818.000
  2. Tunjangan Kehormatan: Rp 2.396.000
  3. Tunjangan Perumahan: Rp 37.750.000
  4. Tunjangan Transportasi: Rp 29.546.000
  5. Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa: Rp 16.325.000
  6. Tunjangan Hari Tua: Rp 8.063.500
  7. Total tunjangan: Rp 118.898.500.

Total pendapatan Ketua KPK termasuk tunjangan adalah Rp 123,9 juta atau tepatnya Rp 123.938.500.

Selain itu di pasal 10 disebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas.

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Ketua KPK Firli Bahuri?

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.