Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan.

Rasisme dan Intoleransi di Indonesia

Kompas.com - 11/08/2021, 19:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TERNYATA naskah berjudul Bangsa Indonesia Toleran dan Tidak Rasis memeroleh protes dari berbagai pihak yang meyakini intoleransi dan rasisme masih hadir di Tanah Air Udara tercinta.

Ternyata yang saya alami secara pribadi tidak selalu sama dengan yang dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Rasisme

Memang protes terhadap rasisme secara kuantitas relatif lebih sedikit ketimbang terhadap intoleransi. Namun secara kualitatif protes terhadap rasisme tidak kalah keras ketimbang intoleransi.

Misalnya istilah kadrun yang secara diskriminatif negatif ditujukan kepada umat dan etnis tertentu seharusnya tidak layak hadir di Indonesia sebagai negara hukum yang tegas tidak menbenarkan rasisme.

Istilah kadrun pada hakikatnya sama rasisnya dengan istilah Cina yang berdasar Keputusan Presiden diganti menjadi Tionghoa.

Meski saya tetap disebut Cina oleh para sahabat karena secara biologis saya memang keturunan Cina namun secara kebangsaan saya adalah warga Indonesia titik.

Istilah kadrun memang lebih rasis ketimbang cebong atau kampret. Meski saya mengagumi kadrun sebagai satwa paling dahsyat memiliki daya tahan hidup di kawasan gurun pasir namun saya tidak pernah menyebut umat agama dan etnis tertentu sebagai kadrun.

Intoleransi

Masukan tentang praktik intoleransi cukup berlimpah mulai dari warga yang ditolak pemakaman akibat kebetulan umat minoritas, pemaksaan seragam atribut agama tertentu bagi seluruh murid sekolah.

Ada juga kasus penolakan pengakuan agama leluhur Nusantara sebagai agama yang sah. Semua agama yang sah malah berasal dari peradaban asing.

Ada pula kasus larangan mendirikan bangunan agama tertentu di wilayah yang didominir agama tertentu, larangan pergelaran wayang kulit, wayang golek, wayang orang oleh umat agama tertentu sampai ke KTP yang memuat kolom agama sebagai pewujudan politik identitas yang rawan memicu intoleransi bahkan perpecah-belahan bangsa.

Menteri agama

Kepada para beliau yang melihat bahwa intoleransi masih hadir pada realita kehidupan di Indonesia, saya mohon agar membuat laporan secara terperinci tentang waktu dan tempat intoleransi dilakukan dilengkapi bukti otentik agar dapat saya laporkan ke Menteri Agama.

Sebagai cantrik Gus Dur yang tidak pernah membenarkan intoleransi, Menteri Agama menegaskan kepada saya bahwa beliau siap menerima masukan tentang masih adanya praktik intoleransi di persada Nusantara agar dapat ditanggulangi sesuai ajaran Gus Dur mau pun makna adiluhur terkandung pada Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com