Memaknai Kibaran Bendera Putih di Tengah Pandemi di Indonesia

Hitam putih adalah harmoni, bukan untuk saling membenci.
Layaknya papan catur, tak akan ada permainan jika hanya ada satu warna.

Selarik kata bijak tentang warna yang pengarangnya anonim ini menyiratkan pesan untuk tidak mendikotomikan perbedaan. Apalagi sekedar warna.

Padahal, warna adalah karunia Sang Pencipta yang membuat kehidupan menjadi berwarna, indah, tidak monoton serta menarik.

Dari kacamata sains, warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna (berwarna putih). Identitas suatu warna ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut.

Misalnya, warna merah memiliki panjang gelombang 680 nanometer, kuning berpanjang gelombang 550 nanometer atau warna biru berada di panjang gelombang 460 nanometer. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda.

Putih sebagai simbol budaya

Warna putih bermakna aman, murni, dan bersih. Sebagai lawan dari warna hitam, putih biasanya mempunyai makna konotasi yang positif. Warna putih dapat melambangkan keberhasilan.

Warna putih sering dihubungkan dengan terang, kebaikan, kemurnian, kesucian, dan keperawanan.

Itulah sebabnya, orang-orang yang melangsungkan perkawinan biasa menggunakan baju berwarna putih, meskipun belum tentu orang yang mengenakannya itu masih perawan atau tidak (Zuhriah, 2018).

Selain itu, warna putih juga bisa menjadi ikon, indeks dan sekaligus simbol jika dikaitkan dengan makna kematian. Putih bisa menjadi ikon bagi orang yang meninggal dengan melihat keserupaan warna putih dengan kain kafan pembungkus mayat.

Putih juga bisa menjadi ikon karena tanda tersebut memberikan petunjuk bagi orang yang akan melayat dan bahkan menjadi simbol kematian karena tanda tersebut sudah disepakati oleh masyarakat di Sulawesi Selatan.

Simbol ini tentu saja berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia seperti Jawa dan Gorontalo.

Kain atau bendera putih juga digunakan sebagai simbol gencatan senjata atau menyerah terhadap lawan di Eropa sejak zaman Romawi dan di Tiongkok Kuno (Allan, 2009).

Warna sebagai identitas politik

Di era Orde Baru berkuasa, simbol warna kuning begitu diagungkan dan dikeramatkan karena menggambarkan stabilitas kekuasaan.

Warna hijau dan merah yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai asesoris demokrasi, ternyata dalam perjalanannya berubah menjadi ancaman.

Warna kuning dalam hal ini menyimbolkan Golongan Karya – yang sedari awal mengklaim bukan partai politik tetapi kumpulan dari organisasi karya, hijau merujuk pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta merah untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Ketika raihan suara PPP semakin bertambah di setiap pemilihan umum (Pemilu) dan dianggap menjadi peletup kerusuhan kampanye Golkar di Lapangan, Banteng, Jakarta, pada 18 Maret 1982, maka warna hijau menjadi “musuh” rezim ketika itu.

Hijau phobia kerap didengungkan pemegang kekuasaan dan kalimat “jangan sampai Senayan dihijaukan” menjadi mantra aparatur negara untuk menyingkirkan PPP.

Sebaliknya ketika keluarga Soekarno mulai aktif lagi di kancah politik jelang Pemilu 1987, suasana kampanye PDI di mana-mana selalu marak.

Kibaran bendera merah terbentang di seantero tanah air walau dilakukan dengan takut-takut dan tanpa perintah sama sekali.

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Suasana kampanye terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Lapangan Sukun, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014).

Rezim ketika itu selalu mendengungkan “semut-semut merah mulai bergerak” dan terbukti kursi PDI di Pemilu 1987 di DPR melonjak menjadi 40 setelah di Pemilu 1982 hanya meraih 24 kursi. Sejak saat itu hingga kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, warna merah selalu “dimusuhi” rezim Orde Baru.

Jika warna kuning di pentas politik Orde Baru begitu mendapat privilege, sebaliknya kuning di Filipina identik dengan kekuatan oposisi melawan rezim tiran Ferdinand Marcos.

Peristiwa penembakan tokoh oposisi Benigno Aquino Jr pada tanggal 21 Agustus 1983 memantik terjadinya aksi massa yang dipimpin istri mendiang Benigno, Corazon Aquino. (Kompas.com, 02/12/2020).

Warna kuning menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap ancaman moncong senjata militer yang pro rezim Marcos.

Simbol kuning di Filipina berhasil menggerakkan keberanian rakyat untuk menggugat kecurangan pemilu. Lautan bendera kuning juga mampu meluluhkan keberpihakan kekuatan militer terhadap Marcos.

People power di Filipina yang khas dengan warna kuning, menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan perlawanan rakyat di berbagai belahan dunia.

Padahal, warna kuning yang digunakan sebagai simbol people power di Filipina merujuk kepada warna busana yang sering dipakai oleh Corazon Aquino.

KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDIN Sejumlah pedagang kaki lima di Rangkasbitung, Lebak, Banten, memasang bendera putih di gerobak mereka protes PPKM Darurat diperpanjang, Rabu (21/7/2021)

Aksi pengibaran bendera putih

Di masa pandemi Covid-19 ini, persoalan warna bisa menjadi serius karena dimaknai bermacam-macam oleh yang melihatnya.

Aparat pemerintah kota Jakarta Pusat terus melacak keberadaan pemasang bendera putih di Kawasan Perniagaan Tanah Abang.

Video pemasangan bendera putih yang dilakukan sejumlah pedagang di pusat grosir tekstil tersebut sempat viral dan mengagetkan pengelola Pasar Tanah Abang.

Pihak pengelola mengakui, sebelum pandemi belum pernah ada pedagang yang mengibarkan bendera putih.

Kuat dugaan, pemasangan bendera putih dimaksudkan sebagai bentuk protes dari para pedagang terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Pengibar bendera putih menganggap PPKM membuat pedagang kesulitan mencari rezeki. (Kompas.com, 26 Juli 2021).

Baca juga: Tanda Tanya Bendera Putih di Pasar Tanah Abang Bentuk Protes PPKM, Siapa Pelakunya?

Di Kawasan Malioboro yang menjadi ikonik pedestrian wisata di Jogyakarta, para pedagang kaki lima juga serempak menaikkan bendera putih. Mereka mengaku ini bukan gerakan protes terhadap pemerintah, tapi tanda menyerah secara universal.

Kebijakan PPKM sangat menyulitkan para pedagang menjual barang dagangnya karena sepi pengunjung.

Para pengibar bendera putih juga mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah selama pandemi terjadi (Kompas.com, 30/07/2021).

Baca juga: Sepi Pengunjung, Pedagang Malioboro Kibarkan Bendera Putih

Di Salatiga, Jawa Tengah, pengusaha perusahaan otobus pariwisata juga mengerek bendera putih sebagai tanda mereka juga “takluk” dengan kesulitan hidup.

Di Salatiga sendiri ada sekitar 20 perusahaan otobus yang kesulitan membayar cicilan kredit ke perbankan karena larangan beroperasi selama PPKM.

Banyak orang yang menggantungkan hidup kepada perusahaan otobus, mulai dari sopir, kernet, pemandu wisata hingga bagian bengkel.

Sementara tawaran relaksasi kredit yang ditawarkan pihak perbankan, justru malah memberatkan pengusaha.

Para pekerja otobus pariwisata sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait penegakan protokol kesehatan.

KOMPAS.COM/HANDOUT Kru dan pelaku pariwisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengibarkan bendera putih sebagai bentuk keprihatinan atas matinya dunia wisata akibat pandemi Covid-19.

Pengibaran bendera putih hanya penyampaian bentuk aspirasi agar pemerintah mau memikirkan nasib para pekerja yang bergerak di bidang pariwisata (Kompas.com, 26 Juli 2021).

Baca juga: Pengusaha PO Bus di Salatiga Kibarkan Bendera Putih dan Aksi Lempar Kunci

Di Garut, Jawa Barat, puluhan pengusaha hotel dan rumah makan juga serempak mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka menyerah terhadap ketidakmampuan membayar gaji para karyawannya.

Semenjak aturan PPKM diberlakukan atau bahkan sejak pandemi Covid terjadi, geliat pariwisata di Garut sangat terimbas dengan aturan pengetatan wilayah.

Pemerintah daerah yang mendapat keluhan dari kalangan pengusaha hotel dan restoran (PHRI) justru tidak memberikan solusi atas kesulitan para pelaku usaha pariwisata (Kompas.com, 20/07/2021).

Memahami bendera putih

Fenomena “pengibaran bendera putih” di berbagai daerah di masa pandemi ini, harusnya dipahami sebagai negasi “pertanyaan” sejauh mana kebijakan pemerintah – baik pusat atau daerah – terhadap penangangan Covid-19.

Apakah penyaluran bantuan sosial telah tepat sasaran tanpa disunat oleh oknum yang berwenang menyalurkannya?

Apakah paket sembako yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak pandemi sudah sesuai dengan aturan tanpa dikurangi jumlah dan jenisnya?

Apakah insentif untuk tenaga kesehatan benar-benar telah terbayarkan?

Apakah pemerintah memikirkan kelangsungan usaha yang bagkrut karena pandemi?

Pengibaran bendera warna putih juga bisa dimaknai sebagai wujud kepasrahan diri dan ketidakberdayaan masyarakat kecil akan pengetatan aturan tanpa kompromi seperti PPKM.

Maraknya pengibaran bendera putih yang semakin masif sebaiknya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mawas diri terhadap kinerja semua aparatnya.

Bendera putih bukan wujud pembangkangan sosial tetapi sekadar meminta atensi. Bendera putih tidah harus ditanggapi dengan tindakan represif tetapi harusnya dimaknai sebagai revisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.

Seperti yang dilansir sejumlah media, rencana aksi unjuk rasa buruh pada tanggal 5 Agustus 2021 mendatang yang diklaim Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan diikuti puluhan ribu buruh se-tanah air, direncanakan juga akan mengibarfkan bendera putih.

Bendera putih menjadi simbol perjuangan buruh yang menyerah atas masih adanya para buruh yan meninggal karena Covid dan masih adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi.

Tidak semua jajaran pemerintah alergi dengan pengibaran bendera putih. Langkah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparekraf) yang merangkul pelaku usaha perhotelan dan restoran di Garut, Jawa Barat yang mengibarkan bendera putih, setidaknya bisa dinilai sebagai pilihan respons yang tepat.

Tribun Jabar/Sidqi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut mengibarkan bendera putih di setiap hotel di Garut, Senin (19/7/2021). Pengibaran bendera putih itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap keadaan perhotelan dan restoran yang mengalami ketidakpastian di masa pandemi Covid-19.

Penyampaian solusi yang ditawarkan Sandiaga Uno adalah menawarkan Garut sebagai sentra vaksinasi yang dikemas dengan strategi kepariwisataan. Misalnya saja, penyuntikan vaksinasi dilakukan di kawasan pemandian air panas seperti di Cipanas, Talaga Bodas atau Kawah Papandayan di Garut.

Usulan Sandiaga Uno ini mungkin mencontoh dengan tawaran melancong ke Amerika Serikat disertai penyuntikan vaksinasi yang gencar dijajakan beberapa biro perjalanan dan memang ramai peminatnya.

Dengan cara ini, arus wisatawan akan berdatangan ke Garut, tentunya seusai pelonggaran PPKM.

Walau terkesan absurd, Sandiaga juga mengajak semua kalangan untuk mengganti bendera putih yang mulai banyak berkibar dengan bendera merah putih.

Seruan ini dimaksudkan agar muncul usaha pembuatan bendera merah putih yang kemungkinan akan dipasang warga (Kompas.com, 24/07/2021).

Baca juga: Tanggapi Bendera Putih Pengusaha Hotel dan Resotran di Garut, Sandiaga Ajak Dirikan Sentra Vaksinasi

Aksi pengibaran bendera putih yang kian marak dilakukan berbagai kalangan, sekali lagi bukan bentuk pembangkangan.

Bendera putih harusnya dimaknai sebagai “alarm” bagi pemerintah untuk lebih fokus dan mencari terobosan cerdas dalam penanggulangan pandemi.

Bagi masyarakat, pengibaran bendera putih juga memberi arti akan pentingnya memperkuat rasa solidaritas.

Seperti halnya di negeri jiran Malaysia, bendera putih adalah tanda untuk meminta pertolongan kepada warga yang lain karena terdampak pandemi Covid.

Kibaran bendera putih harusnya ditanggapi dengan ragam aksi solidaritas sosial untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan.

Kita bisa dan mampu membantu warga yang tengah kesulitan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada. Gotong royong kuncinya.

“Karma nevad ni adikaraste ma paleshu kada chana”

Kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung-hitung akibatnya. Jika bukan kamu yang menikmatinya maka anakmu-lah yang akan menikmatinya. Kalau bukan anakmu, cucu kamulah yang akan menikmatinya (Seperti dikutip Bung Karno dari Kitab Baghawad Gita).