Kompas.com - 17/07/2021, 15:29 WIB
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menitipkan uang sebesar Rp.15 juta ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk membayar denda pelanggar PPKM Darurat, terutama yang dialami pedagang kecil atau masyarakat kecil yang sedang berusaha. Pemberian uang denda itu diberikan langsung oleh Dedi kepada panitera PN Purwakrta, Kamis (15/7/2021). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAAnggota DPR RI Dedi Mulyadi menitipkan uang sebesar Rp.15 juta ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk membayar denda pelanggar PPKM Darurat, terutama yang dialami pedagang kecil atau masyarakat kecil yang sedang berusaha. Pemberian uang denda itu diberikan langsung oleh Dedi kepada panitera PN Purwakrta, Kamis (15/7/2021).
Penulis Farid Assifa
|

KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi yang juga politisi Golkar meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat agar dibenahi di daerah. Salah satunya dengan melibatkan Dinas Sosial atau Bagian Sosial di pemerintah daerah.

Dedi mengatakan, penindakan terhadap pedagang kecil yang dianggap melanggar PPKM Darurat semestinya mempertimbangkan faktor kondisi sosial pedagang itu sendiri.

Ketika petugas turun ke masyarakat, kata Dedi, seharunya dilengkapi data, apakah mereka sudah menerima bantuan pemerintah atau tidak.

"Kalau menerima bantuan pemerintah, pedagang yang melanggar bisa dilakukan penindakan. Berarti ia dagang memang bukan untuk kebutuhan makan, tapi yang lain," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Kisah Komariyah, Tak Kuasa Saat Usaha Nasi Uduknya Kena Denda PPKM Rp 400.000, Kaget Dibayari Haji Udin yang Ternyata Dedi Mulyadi

Sebaliknya, kata Dedi, andaikan pedagang itu belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah, petugas bisa menghentikan jualannya, tetapi dengan memberi solusi untuk ekonominya.

"Ini artinya, petugas Dinas Sosial harus mendampingi petugas, turun ke lapangan. Pedagang itu beri bantuan misalnya untuk makan sore, atau makan untuk besok pagi. Ini konteksnya pedagang kecil ya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dedi mengatakan, jika penindakan itu dilakukan dengan prinsip dasar sosial, maka tidak akan ada problem.

Sebab, kata dia, yang menjadi probelm saat ini adalah pendakan dilakukan tanpa ada solusi bagi warga.

"Ditindak tapi tak ada solusi. Orang dihentikan berjualannya atau didenda, tapi tidak pernah dipertimbangkan dampaknya, justru itu akan semakin memperparah Covid-19. Tidak solutif," ujar mantan bupati Purwakarta itu.

Selain itu, Dedi mengatakan, klaster juga harus menjadi pertimbangan petugas sebelum menindak.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.