Indonesia Disebut Episentrum Baru Covid-19 Asia, Epidemiolog Soroti Kebijakan yang Belum Sesuai

KOMPAS.com - Indonesia disebut menjadi episentrum baru penyebaran virus corona di Asia setelah kasus harian yang dilaporkan melampaui India.

Terbaru, 54.517 kasus baru dilaporkan pada Rabu (14/7/2021), melampau India dengan 41.854 kasus.

Media asing pun mulai menyoroti kondisi Indonesia saat ini.

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengaku tak heran jika Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 Asia.

Menurut dia, data yang dilaporkan saat ini juga belum menunjukkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

"Kira-kira ya masih 8-10 kali lipat dari itu, karena testing kita masih jauh dari ideal," kata Windhu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

"Jadi kalau dikatakan episentrum itu ya jelas. Dengan kasus gini aja sudah tertinggi dunia, apalagi kalau sudah menemukan kasus di bawah permukaan yang besar itu," lanjut dia.

Baca juga: Indonesia Melampaui India, Bersiap Jadi Episentrum Baru Covid-19 Asia

Artinya, Windhu menyebut kondisi Indonesia saat ini sudah kritis dan menuntut adanya kebijakan-kebijakan yang sesuai.

Meski belum ideal, ia mengapresiasi Kementerian Kesehatan kini mulai menggenjot testing hingga 2-3 kali lipat standar WHO.

Namun, jika dibandingkan dengan India, angka itu masih jauh dari kata cukup.

"Di India data terakhir itu bisa sampai 20-30 kali per hari dari batas minimum. Inggris itu sekarang sudah bisa menggelar sepak bola dengan penonton tanpa masker. Itu karena tesnya sudah tinggi, 150 kali dari minimum WHO," jelas dia.

Dengan tes yang banyak, maka setiap kasus positif Covid-19 bisa ditemukan, sehingga tak ada lagi kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Situasi sebaliknya masih dirasakan di Indonesia sampai saat ini.

Hasil PPKM belum maksimal

Terkait pelaksanaan PPKM Darurat, Windhu menilai, belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Sebab, banyak indikator menyebutkan bahwa Indonesia masih tertekan.

Ia mengungkapkan, hal ini karena tidak adanya larangan mobilitas dalam aturan PPKM Darurat.

"Adanya paling syarat perjalanan, itu apa fungsinya? Untuk menahan penularan? Enggak ada. Mobilitas memang turun dikit, tapi tidak signifikan." ujar dia.

Menurut Windhu, jika PPKM Darurat bisa membuat 70 persen penduduk tinggal di rumah, maka transmisi virus bisa dicegah.

Alih-alih memperpanjang PPKM, Windhu mengusulkan agar kebijakan tersebut diubah.