Lonjakan Kasus Covid-19 di 6 Provinsi Pulau Jawa dan Nasional, Mana Saja?

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Tanah Air tengah mengalami lonjakan hebat sejak awal Juni 2021.

Temuan kasus positif harian yang semula ada di kisaran 5.000 kasus pada Senin (21/6/2021), angkanya sudah melebihi 14.000 kasus.

Jumlah kasus baru di hari itu pun memecahkan rekor sebagai kasus harian tertinggi sejauh pandemi yang berlangsung di Indonesia.

Baca juga: Tembus 2 Juta Kasus, Berikut Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, secara nasional kasus infeksi sejak 4 minggu terakhir mengalami peningkatan sebesar 92 persen.

"Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Dipaparkan data per 20 Juni 2021, peningkatan kasus tertinggi datang dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Baca juga: Update Daftar 29 Zona Merah Covid-19 di Indonesia, Sumatera Masih Mendominasi

Keterisian tempat tidur juga meningkat

Berikut adalah adalah rinciannya:

1. DKI Jakarta meningkat 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus;
2. Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus;
3. Jawa Tengah meningkat 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus;
4. Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus;
5. DI Yogyakarta meningkat 197 persen dengan total 2.583 kasus;
6. Banten meningkat 189 persen dengan total 967 kasus.

Baca juga: Ramai Video Pria Disuntik Jarum Kosong Saat Vaksinasi, Ini Penjelasan Kemenkes

Tak hanya kasus infeksi yang alami kenaikan, keterisian tempat tidur (BOR) di ruang isolasi RS rujukan Covid-19 juga mengalami peningkatan serupa.

Disebutkan, per 21 Juni 2021, 5 dari 6 provinsi di Jawa angka BOR-nya melebihi 80 persen.

Hanya Jawa Timur yang angkanya masih di bawah itu, yakni 66,67 persen.

Baca juga: Saat Kasus Covid-19 Meningkat dan Kepedulian Masyarakat Menurun...

Sementara di provinsi yang lain adalah sebagai berikut:

1. DKI Jakarta: 86,26 persen
2. Jawa Barat: 86,36 persen
3. Jawa Tengah: 86,16 persen
4. DIY: 83,39 persen
5. Banten: 82,77 persen

Baca juga: Efektivitas Vaksin Covid-19 terhadap Varian Alpha hingga Delta

Pelaksanaan PPKM Mikro

Satgas Penanganan Covid-19 Data peningkatan BOR di 6 provinsi Pulau Jawa

Baca juga: 11 Poin Arahan Presiden soal Pengetatan PPKM Mikro 22 Juni-5 Juli 2021

Lebih jauh, keenam provinsi di Jawa ini juga menjadi provinsi dengan jumlah kasus sembuh yang lebih sedikit daripada kasus infeksi baru yang ditemukan.

Hal ini patut menjadi perhatian tersendiri.

Berdasarkan data yang sama, selisih atau gap antara kasus sembuh dan kasus baru di 6 provinsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. DKI Jakarta: selisih 13.032 kasus
2. Jawa Barat: selisih 6.670 kasus
3. Jawa Tengah: selisih 7.171 kasus
4. DIY: selisih 2.131 kasus
5. Jawa Timur: selisih 2.239 kasus
6. Banten: selisih 878 kasus

Baca juga: Menilik Efektivitas Vaksin dalam Menangkal Virus Corona Varian Delta...

Melihat data-data tersebut, Satgas pun mendesak agar pelaksanaan PPKM Mikro dapat ditingkatkan.

Salah satunya dengan meningkatkan jumlah posko-Posko Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

"Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung
rendah . Dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat
Desa/Kelurahan," jelas Wiku.

Baca juga: Beda Varian Delta dengan SARS-CoV-2

Evaluasi PPKM Mikro

Ketiadaan posko di tingkat desa/kelurahan akan menghambat koordinasi penanganan kasus di tingkat yang lebih sempit, yakni RT dan RW.

Akibatnya, tujuan dari PPKM Mikro akan sulit untuk tercapai.

Desakan untuk memperbanyak posko ini terutama ditujukan pada gubernur 6 provinsi yang ada di Jawa.

Baca juga: Waspadai Gejala Baru Covid-19, Mirip Flu Musiman

Mereka diminta untuk segera menginstruksikan bupati/wali kota di wilayahnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki jalannya PPKM Mikro.

Apabila posko sudah terbentuk, imbuhnya langkah yang harus dilakukan yakni memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait.

"Ingat Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa sehingga apabila seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” pungkas Wiku.

Baca juga: Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Terdeteksi di 5 Provinsi, Mana Saja?

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Aturan PPKM Mikro 22 Juni-5 Juli 2021