Alasan Ketua KPK Firli Bahuri Disebut Tak Punya Wawasan Kebangsaan

Kompas.com - 13/06/2021, 20:49 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap menyampaikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap menyampaikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Asfinawati menyebutkan alasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak memiliki wawasan kebangsaan.

Asfinawati mengatakan, Firli melanggar hukum dan undang-undang dasar.

Ia menuding Firli memanfaatkan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menyingkirkan 75 pegawai yang tidak lolos tes.

"Yang tidak berwawasan kebangsaan adalah Firli Bahuri karena dia melanggar hukum dan dia melanggar undang-undang dasar pada akhirnya.

Baca juga: YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Menurut Asfinawati, tidak ada klausul dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pegawai KPK harus mengikuti TWK untuk syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dengan demikian, ketua YLBHI menyatakan bahwa TWK adalah tindakan malaadministrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada pejabat publik melakukan suatu hal yang tidak bersumber dari undang-undang, kalau dalam bahasa Ombudsman, dia melakukan administrasi menggunakan wewenang di luar kewenangan yang diberikan," kata Asfinawati.

Asfinawati juga menilai bahwa TWK pegawai KPK bisa dikatakan melanggar kebebasan berpikir dan berpendapat.

"Di dalam bahasa hak asasi manusia, melanggar tadi kebebasan berpikir, berpendapat dan lain-lain, dan di dalam bahasa konstitusi dia melanggar penafsir konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi," kata Asfinawati.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK.

Baca juga: YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Sebanyak 24 pegawai KPK di antaranya masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan, meski masih memiliki potensi gagal diangkat menjadi ASN.

Sementara 51 pegawai lainnya diberhentikan karena dinilai memiliki kategori "merah" dan tidak bisa dibina. (Penulis: Rahel Narda Catherine | Editor: Icha Rastika)


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X