Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

KOMPAS.com – Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana antara pemerintah dan DPR mengalami kebuntuan.

Hal ini dikarenakan tidak adanya titik temu antara pemerintah dan DPR terkait nomenklatur BNPB yang mana kelembagaan BNPB tak dicantumkan dalam RUU tersebut.

Informasi soal kebuntuan RUU Penanggulangan Bencana ini disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat rapat kerja dengan kepala BNPB Ganip Warsito, Rabu (2/6/2021).

"Pemerintah melalui leading sektornya Kementerian Sosial (Kemensos) itu ingin BNPB dihapuskan. Sementara, tidak ada satupun di Komisi VIII ini yang ingin itu," kata Yandri seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (2/6/2021).

Baca juga: 4 Hal Terkait Pelantikan Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

Alasan DPR

Menurutnya akan sangat disayangkan jika nama BNPB tak dicantumkan dalam RUU Penanggulangan Bencana karena hal tersebut bertolak belakang dengan semangat pembahasan RUU Penanggulangan Bencana menjadi Undang-Undang.

Yandri berharap Ganip Warsito selaku Kepala BNPB yang baru bisa berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut.

"Ya kalau bisa ada komunikasi langsung dengan Presiden atau konsultasi. Sehingga kami yakin, dengan pelantikan Pak Ganip ini artinya pemerintah memang masih membutuhkan BNPB pak," kata dia.

Baca juga: Alasan di Balik Dana Bansos yang Kerap Diselewengkan

Ia berharap, RUU Penanggulangan Bencana nantinya bisa memperkuat BNPB dan bukan memperlemah.

"Sangat disayangkan itu Pak Ganip. Maka kami mohon jika ada senggang waktu, bisa menghadap Pak Presiden sehingga rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini yang intinya memperkuat BNPB, mandatori budgeting, koordinasi diperkuat, jangkauan BNPB ke daerah semakin kokoh, itu semangat Undang-Undang ini kita revisi pak," kata Yandri.

“Bila itu memperlemah, sekali lagi tentu Komisi VIII tidak setuju,” papar dia.

Baca juga: Cara Terbaru Cek Penerima Bansos 2021

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyampaikan target selesainya RUU Penanggulangan Bencana pada 10 Maret 2021.

Namun karena terkait tidak ditemukannya titik temu utamanya terkait isu kelembagaan BNPB beserta anggarannya, RUU tersebut belum juga rampung dibahas.

Menurut dia, tujuan Komisi VIII menyebut eksplisit BNPB dalam RUU untuk memperkuat kelembagaan dengan fokus pada mitigasi dan preventif.

"Kita arahkan BNPB selain tanggap darurat tetapi juga ada penguatan mitigasi dan preventif," ucap Ace.

Baca juga: Mensos Juliari, Lemahnya Transparansi, dan Benarkah Kebijakan Bansos Membuka Celah Korupsi?

Alasan Risma

DOK. Humas Kemensos Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat mengikuti Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 1 Juni 2021 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara daring dari kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (01/5/2021).