Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

Kompas.com - 03/06/2021, 17:31 WIB
Warga mengamati lumpur akibat banjir bandang yang menerjang Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Senin (5/4/2021). Berdasarkan data BNPB hingga senin siang, korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Flores Timur mencapai  68 jiwa. ANTARA FOTO/Pion Ratuloli/wpa/wsj. PION RATULOLIWarga mengamati lumpur akibat banjir bandang yang menerjang Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Senin (5/4/2021). Berdasarkan data BNPB hingga senin siang, korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Flores Timur mencapai 68 jiwa. ANTARA FOTO/Pion Ratuloli/wpa/wsj.

KOMPAS.com – Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana antara pemerintah dan DPR mengalami kebuntuan.

Hal ini dikarenakan tidak adanya titik temu antara pemerintah dan DPR terkait nomenklatur BNPB yang mana kelembagaan BNPB tak dicantumkan dalam RUU tersebut.

Informasi soal kebuntuan RUU Penanggulangan Bencana ini disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat rapat kerja dengan kepala BNPB Ganip Warsito, Rabu (2/6/2021).

"Pemerintah melalui leading sektornya Kementerian Sosial (Kemensos) itu ingin BNPB dihapuskan. Sementara, tidak ada satupun di Komisi VIII ini yang ingin itu," kata Yandri seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (2/6/2021).

Baca juga: 4 Hal Terkait Pelantikan Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

Alasan DPR

Menurutnya akan sangat disayangkan jika nama BNPB tak dicantumkan dalam RUU Penanggulangan Bencana karena hal tersebut bertolak belakang dengan semangat pembahasan RUU Penanggulangan Bencana menjadi Undang-Undang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yandri berharap Ganip Warsito selaku Kepala BNPB yang baru bisa berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut.

"Ya kalau bisa ada komunikasi langsung dengan Presiden atau konsultasi. Sehingga kami yakin, dengan pelantikan Pak Ganip ini artinya pemerintah memang masih membutuhkan BNPB pak," kata dia.

Baca juga: Alasan di Balik Dana Bansos yang Kerap Diselewengkan

Ia berharap, RUU Penanggulangan Bencana nantinya bisa memperkuat BNPB dan bukan memperlemah.

"Sangat disayangkan itu Pak Ganip. Maka kami mohon jika ada senggang waktu, bisa menghadap Pak Presiden sehingga rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini yang intinya memperkuat BNPB, mandatori budgeting, koordinasi diperkuat, jangkauan BNPB ke daerah semakin kokoh, itu semangat Undang-Undang ini kita revisi pak," kata Yandri.

“Bila itu memperlemah, sekali lagi tentu Komisi VIII tidak setuju,” papar dia.

Baca juga: Cara Terbaru Cek Penerima Bansos 2021

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.