Telusuri Dugaan Data Bocor, Ini Langkah BPJS Kesehatan

KOMPAS.com - BPJS Kesehatan bekerja dengan beberapa pihak untuk menelusuri dugaan kebocoran data penduduk yang dijual ke forum online.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan perkembangan terbaru terkait investigasi dugaan kebocoran data penduduk.

Salah satu temuannya adalah sampel data diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan.

"BPJS membentuk tim khusus dengan BSSN, Kominfo, dan Telkom untuk melakukan penelusuran," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

Iqbal juga menekankan, saat ini tim sedang bekerja keras untuk melakukan penelusuran.

"Tim masih bekerja, sementara itu tanggapan kami," kata dia.

Baca juga: Temuan Kominfo: Data yang Diduga Bocor Identik dengan Data BPJS Kesehatan

Investigasi Kominfo

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permady mengatakan, jumlah data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, tetapi sebanyak 100.002 data.

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Dedy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/5/2021) siang.

Dengan temuan ini, Kementerian Kominfo memanggil Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor pada Jumat ini.

Ppemanggilan tersebut dilakukan untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Dedy menyebutkan, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.

Hal itu sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

"Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi," terang dia.

Baca juga: Viral, Unggahan Dugaan Data Penduduk Bocor Disebut Bersumber dari BPJS Kesehatan

Berbagai langkah antisipatif

Dedy menyatakan, Kominfo telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data sejak 20 Mei 2021.

Munculnya informasi itu bermula dari viralnya sebuah unggahan di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa terjadi kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.

Disebutkan, data itu bersumber dari data BPJS Kesehatan yang di antaranya memuat data nomor KTP, informasi gaji, dan lain-lain.

Investigasi dari Kominfo ditemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

Kementerian Kominfo, lanjut Dedy, telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

"Terdapat 3 tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera," ujar Dedy.

Baca juga: Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Bocor, Ini Kata Kominfo