Antisipasi Lonjakan Arus Balik Mudik Lebaran, Tes Acak, dan Penerapan Contraflow...

Kompas.com - 16/05/2021, 13:05 WIB
Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras. WAHYU PUTRO APemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

KOMPAS.com - Setelah ramai soal mudik Lebaran, pemerintah kini dihadapkan dengan arus balik pemudik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan berupaya mengantisipasi penularan Covid-19 akibat arus balik mudik.

Meski perjalanan dii sektor udara, di laut dan kereta api turun sampai 10 persen, namun akumulasi perjalanan sampai saat ini masih 55 persen.

"Akumulasi pergerakan ini adalah kurang lebih 55 persen dari pra sampai peniadaan," kata Budi Karya dalam konferensi pers, Sabtu (15/5/2021).

Baca juga: Mengenal 3 Varian Baru Virus Corona yang Diduga Lebih Menular dan Sudah Masuk ke Indonesia

Lantas, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik saat pandemi?

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Pos tes swab antigen

Menhub Budi Karya mengatakan, pemerintah akan menyiapkan pos tes swab antigen di pintu masuk antara Sumatera-Jawa dan Bali-Jawa.

"Yang mandatory (wajib) akan dilakukan di dua tempat, di Bakauheni dan Gilimanuk," kata dia.

Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan memberikan subsidi alat tes antigen yang akan digunakan di pos mandatory dan 21 titik tol di pulau Jawa.

"Kita memang melihat kemungkinan, kalau tidak dilakukan suatu manajemen upaya-upaya tertentu maka akan timbul Covid baru, baik di daerah asal maupun di daerah kota-kota besar," terang Budi Karya.

Ia menegaskan bahwa aturan ini diberlakukan bukan untuk menyusahkan masyarakat, tetapi untuk kepentingan bersama.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X