Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rincian Peraturan Larangan Mudik 2021 dan Sanksinya yang Dimulai 6 Mei

Kompas.com - 08/05/2021, 06:45 WIB
Farid Assifa

Editor

KOMPAS.com - Peraturan larangan mudik 2021 sudah dibuat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Aturan itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Aturan larangan mudik 2021 tersebut berlaku sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021) atau selama 12 hari.

Larangan mudik 2021 ini berlaku untuk mayarakat yang hendak beperjalanan antar kota/kabupaten, provinsi, ataupun antar-negara, baik melalui transporasi darat, kereta api, laut maupun udara.

Baca juga: Dimulai 6 Mei, Ini Rincian Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021

Berikut enam poin aturan yang terkandung dalam surat edaran (SE) larangan mudik tersebut.

1. PPDN pengguna transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di bandara sesaat sebelum keberangkatan.

2. Untuk PPDN pengguna transportasi dan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di pelabuhan sesaat sebelum keberangkatan.

3. Untuk perjalanan rutin di wilayah terbatas pelaku perjalanan tidak diwajibkan menunjukkan surat hasil tes Covid-19. Hal ini berlaku untuk pelayaran laut dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi atau perjalanan darat dengan transportasi umum/pribadi yang masih di satu wilayah aglomerasi.

Akan tetapi, pengujian secara acak bisa dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 jika diperlukan.

4. Untuk PPDN pengguna kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di stasiun sesaat sebelum keberangkatan.

5. Untuk PPDN pengguna transportasi umum darat akan dilakukan tes acak oleh petugas, baik menggunakan rapid test antigen/GeNose C19 jika diperlukan.

6. Untuk PPDN pengguna moda tranportasi darat pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Adapun tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di rest area sebagai syarat melanjutkan perjalanan, atau akan dilakukan tes secara acak oleh Satgas jika diperlukan.

Selain itu, bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi udara dan laut wajib mengisi e-HAC atau kartu kewaspadaan kesehatan versi elektronik.

Sementara itu, bagi PPDN seluruh moda transportasi darat baik umum/pribadi sifatnya hanya diimbau untuk turut mengisi e-HAC.

Seluruh pelaku perjalanan sebagaimana disebutkan di atas wajib melakukan tes Covid-19 baik menggunakan RT-PCR/rapid test antigen/GeNose C19.

Tes ini dikecualikan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Terakhir, apabila hasil tes Covid-19 menunjukkan hasil negatif namun yang bersangkutan menunjukkan gejala, maka dia tidak boleh melanjutkan perjalanan dan wajib melakukan tes diagnostik menggunakan RT-PCR.

Pengecualian

Larangan mudik berlaku untuk semua masyarakat. Namun demikian, ada orang-orang yang dikecualikan dari aturan larangan mudik 2021 ini. Mereka adalah:

1. Kendaraan distribusi logistik

2. Kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang dan kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang.

Format surat izin perjalanan/SIKM

Surat izin perjalanan/SKIM wajib dibawa oleh mereka yang beperjalanan tugas baik dari perusahaan maupun instansi pemerintah. Beberapa format surat izin perjalanan atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) antara lain:

1. Bagi pegawai instansi pemerintah/ASN/ pegawai BUMN dan BUMD, juga anggota TNI/Polri membawa surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

2. Bagi pegawai swasta membawa lembaran surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

3. Bagi pekerja informal membawa lembaran surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

4. Bagi masyarakat umum nonpekerja membawa lembaran surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Baca juga: Hari Pertama Larangan Mudik, 3.169 Kendaraan yang Hendak Masuk Jatim Disuruh Putar Balik

Baca juga: Jokowi: Kepala Daerah Jangan Lengah, Terus Sosialisasikan Larangan Mudik Lebaran 2021

5. Surat izin perjalanan/SIKM hanya berlaku secara individual dan hanya untuk satu kali perjalanan pulang-pergi lintas kota/kabupaten, provinsi, atau negara
6. Surat tersebut wajib dimiliki oleh pelaku perjalanan berusia di ataas 17 tahun.

Sanksi bagi pelanggar

Pelanggaran terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Bayu Galih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Arkeolog Temukan Situs Pertapaan Kuno Berusia 1.300 Tahun di Inggris

Arkeolog Temukan Situs Pertapaan Kuno Berusia 1.300 Tahun di Inggris

Tren
Peserta BPJS Beli Obat di Luar RS Disebut Dapat 'Reimburse', Ini Kata BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Beli Obat di Luar RS Disebut Dapat "Reimburse", Ini Kata BPJS Kesehatan

Tren
'Dissenting Opinion' Hakim Arief Hidayat, Presiden Disebut Menyuburkan Politik Dinasti

"Dissenting Opinion" Hakim Arief Hidayat, Presiden Disebut Menyuburkan Politik Dinasti

Tren
Profil Ketua MK Suhartoyo yang Pimpin Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Profil Ketua MK Suhartoyo yang Pimpin Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Tren
Alasan MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Intervensi Presiden dan Bansos Tak Terbukti

Alasan MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Intervensi Presiden dan Bansos Tak Terbukti

Tren
Tak Bisa Jawab Soal UTBK, Lebih Baik Diisi atau Dikosongkan?

Tak Bisa Jawab Soal UTBK, Lebih Baik Diisi atau Dikosongkan?

Tren
Lengser Oktober 2024, Jokowi Akan Dapat Rumah dan Rp 30 Juta Per Bulan

Lengser Oktober 2024, Jokowi Akan Dapat Rumah dan Rp 30 Juta Per Bulan

Tren
Media Asing Soroti Penampilan Indonesia Usai Lolos ke Perempat Final Piala Asia U23, Marselino Banjir Pujian

Media Asing Soroti Penampilan Indonesia Usai Lolos ke Perempat Final Piala Asia U23, Marselino Banjir Pujian

Tren
5 Rebusan yang Diyakini Ampuh Mengatasi Asam Urat, Ada Jahe dan Kunyit

5 Rebusan yang Diyakini Ampuh Mengatasi Asam Urat, Ada Jahe dan Kunyit

Tren
Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Mei 2024, Dua Kali Libur Panjang

Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Mei 2024, Dua Kali Libur Panjang

Tren
Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Apa Bedanya?

Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Apa Bedanya?

Tren
10 Rekomendasi Ras Anjing Peliharaan yang Cocok untuk Pemula

10 Rekomendasi Ras Anjing Peliharaan yang Cocok untuk Pemula

Tren
Diet Minum Jus Jeruk 40 Hari Diklaim Beri Manfaat Emosional, Ini Kata Ahli

Diet Minum Jus Jeruk 40 Hari Diklaim Beri Manfaat Emosional, Ini Kata Ahli

Tren
Apa Itu Trombosit? Berikut Pengertian dan Fungsinya

Apa Itu Trombosit? Berikut Pengertian dan Fungsinya

Tren
Lowongan 'Kitten Cuddler' di Kanada, Peluk Kucing 4 Jam Digaji Rp 162 Juta

Lowongan "Kitten Cuddler" di Kanada, Peluk Kucing 4 Jam Digaji Rp 162 Juta

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com