Maju Tak Gentar Vaksin Nusantara

Kompas.com - 21/04/2021, 11:29 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penelitian berbasis pelayanan sel dendritik. DispenadMenteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penelitian berbasis pelayanan sel dendritik.

20 April 2020 Kompas.com memberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memaklumatkan proses pengembangan Vaksin Nusantara telah resmi dialihkan ke penelitian berbasis pelayanan yang diawasi Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Menko PMK: Vaksin Nusantara Kini Jadi Penelitian Berbasis Pelayanan di Bawah Kemenkes

Solusi

Menko PMK mengatakan, sebelumnya Vaksin Nusantara masuk ke dalam platform penelitian vaksin yang berada di bawah pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksin Nusantara sempat menjadi kontroversi setelah pimpinan dan sejumlah anggota DPR menjadi relawan pengembangan Vaksin Nusantara, padahal BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).

Polemik itu berujung pada pembuatan nota kesepahaman (MOU) yang diteken Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito.

Baca juga: Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

 

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan Muhadjir yang menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman antara tiga pejabat itu dimaksudkan sebagai solusi atas pelaksanaan penelitian Vaksin Nusantara yang selama ini sudah berjalan.

Ia menuturkan, nota kesepahaman tersebut adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung berbagai inovasi dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19.

Gotong-royong

Sebagai warga yang prihatin akibat polemik Vaksin Nusantara, saya sangat menghargai serta menghormati langkah bijak Kemenko PMK bukan memperparah namun menyelesaikan kemelut pro-kontra terhadap Vaksin Nusantara.

Kemenko PMK telah membuktikan kebijakan tidak bersifat politik berpihak kepada penguasa namun murni politik kemanusiaan.

Baca juga: Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

 

Secara bijak Kemenko PMK mengkoordinir segenap pihak terlibat di dalam polemik mau pun proses penelitian terhadap apa yang disebut sebagai Vaksin Nusantara yang memang memiliki karakter beda dengan vaksin-vaksin anti virus Corona yang sudah beredar meski belum resmi disetujui oleh WHO.

Kemenko PMK menyadari bahwa untuk menanggulangi angkara murka virus Covid-19 yang bahkan secara terus-menerus bermutasi secara evolusioner demi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memang juga terus-menerus berubah dibutuhkan bukan upaya tunggal namun upaya terpadu secara gotong-royong preventif, promotif dan kuratif sesuai dengan algoratima kesehatan umat manusia abad XXI yang telah dimaklumatkan oleh WHO sebagai lembaga kesehatan PBB.

Maka Menko PMK, Muhadjir Effendy mengambil keputusan bahwa proses penelitian Vaksin Nusantara telah dialihkan ke penelitian berbasis pelayanan yang diawasi Kementerian Kesehatan sepenuhnya didukung oleh MOU disepakati Menkes, Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala BPOM.

Terima Kasih Kemenko PMK! Maju tak gentar vaksin Nusantara! Merdeka!


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X