Perjalanan Lembaga Riset Sejak Indonesia Merdeka

Kompas.com - 14/04/2021, 14:52 WIB
Ilustrasi riset THINKSTOCKS/DEVONYUIlustrasi riset

LEMBAGA riset di Indonesia sudah ada sejak era kolonial. Setelah kemerdekaan, terjadi kekosongan riset karena para peneliti Belanda pulang ke negaranya.

Pada 1952 Presiden Sukarno menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo untuk membangun institusi riset. Sarwono adalah Ketua Jong Java tahun 1927 dan anggota KNIP setelah Indonesia merdeka.

Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ia adalah dokter kandungan yang pada 1947 membantu kelahiran Megawati Soekarnoputri dan Meuthia Hatta di Yogyakarta.

Lembaga riset baru terbentuk melalui Undang-Undang Tahun 1956 yaitu MIPI (Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia) dipimpin oleh Sarwono Prawirohardjo.

Pada 1962 ada Durenas (departemen urusan research nasional). MIPI berada di bawah nauangan Durenas. Ketua MIPI adalah deputi Menteri Riset.

Sukarno juga mengirim mahasiswa ke berbagai negara. Presiden memiliki perhatian sangat tinggi terhadap kemajuan teknologi. Pada 1965 Djali Ahimsa dari BATAN berkunjung ke Tiongkok untuk menjajaki kerjasama dalam bidang nuklir. Sayang meletus Peristiwa 1965 menyebabkan hubungan ini tidak berlanjut.

Lahirnya LIPI

Dengan pergantian pemerintahan setelah tahun 1965, MIPI dibubarkan oleh MPRS dan dibentuklah LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada1967 dengan Keputusan Presiden. LIPI dipimpin oleh Sarwono Prawirohardjo.

LIPI terdiri dari beberapa lembaga penelitian dan sekaligus menjadi pembimbing lembaga penelitian secara nasional.

Baca juga: Kementerian Investasi Dibentuk, Kemenristek Dihapus, Pemerintah Dinilai Anggap Ristek Tak Beri Hasil Menggembirakan

Sejak awal pembentukannya, dalam pemikiran para pendirinya, sudah ada keinginan untuk meningkatkan LIPI menjadi lembaga yang lebih besar menaungi lembaga riset yang ada di Indonesia termasuk di kementerian dan Universitas. Kedudukannya semacam Academy of Sciences yang ada di Uni Soviet, negara Eropa Timur dan Tiongkok.

Model ini dipilih karena penanganan riset di AS dan Eropa Barat lebih mendayagunakan dukungan swasta, sementara pada negara sosialis pendanaan dari pemerintah. Presiden (atau perdana menteri) bertanggungjawab dan langsung memimpin riset.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X