KOMPAS.com - Kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tengah pandemi menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.
Pasalnya hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.
Ahli Kesehatan Masyarakat sekaligus epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyebut kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 tersebut merupakan sesuatu yang tidak benar dan tidak semestinya dilontarkan pemerintah di tengah situasi darurat kesehatan masyarakat yang belum berakhir.
"Kita harus mengendalikan pergerakan, jangan malah memperbolehkan mudik, itu enggak bener," kata Windhu, saat dihubungi Kompascom, Rabu (17/3/2021).
Baca juga: Simak 3 Gejala Baru Covid-19, dari Anosmia hingga Parosmia
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.
Windhu khawatir, pernyataan yang disampaikan Menhub dalam Rapat Kerja tersebut disalahartikan oleh masyarakat.
"Meskipun kata-katanya bukan anjuran ya, tetapi pernyataan itu seolah-olah bisa ditangkap oleh masyarakat 'kita ini bisa bergerak, bebas', padahal kondisi masih seperti ini," katanya lagi.