Pandemi Berakhir 17 Agustus, Yakin?

Kompas.com - 24/02/2021, 11:56 WIB
Warga melintas di depan mural bertema COVID-19 di Kemplayan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/2/2021). Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada periode pertama mampu menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 sekitar 17,27 persen dalam sepekan, untuk itu Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan yaitu mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHAWarga melintas di depan mural bertema COVID-19 di Kemplayan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/2/2021). Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada periode pertama mampu menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 sekitar 17,27 persen dalam sepekan, untuk itu Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan yaitu mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

"TARGET kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, kita betul-betul harus bebas dari covid. Artinya dalam posisi yang dapat dikendalikan."

Pernyataan itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 melalui akun YouTube Pusdalops BNPB, Senin, (15/2/2021).

Guna mewujudkan mimpi tersebut, Satgas menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya yang akan digenjot adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Melalui program ini, protokol kesehatan akan diperketat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Selain itu, 3T atau testing, tracing, dan treatment juga akan dioptimalkan. Penguatan 3T ini akan melibatkan tenaga kesehatan hingga personel TNI dan Polri.

Sasarannya juga akan diperluas sampai ke desa dan kelurahan. Pemerintah juga berjanji menjamin ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan serta memaksimalkan program vaksinasi Covid-19.

Diragukan

Target Satgas Covid ini ditanggapi beragam. Ada yang optimistis namun juga banyak yang pesimistis karena melihat angka kenaikan kasus yang masih tinggi, juga penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai belum maksimal dan tepat sasaran.

Target Doni dinilai tidak realistis jika masih menggunakan strategi penanganan pandemi seperti sekarang ini.

Namun berbeda halnya jika pemerintah mengubah strategi, melakukan terobosan serta membuat kebijakan radikal guna mengendalikan pandemi. Misalnya memberlakukan lockdown atau karantina wilayah secara ketat. Jika pemerintah menerapkan kebijakan tersebut, bukan mustahil pandemi bisa segera pergi.

Pemerintah sejak awal enggan menerapkan kebijakan ini dengan beragam alasan. Pemerintah juga dinilai lamban dalam menangani penyebaran dan penularan virus asal Wuhan, China ini. Salah satunya terkait testing dan tracing. Berbagai negara melakukan langkah ini dengan cepat dan masif. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia.

Angka testing dan tracing di Indonesia terbilang kecil, yakni baru sekitar 2,5 persen. Padahal testing harus mencapai 15-20 persen jumlah penduduk.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X