Kompas.com - 22/02/2021, 10:37 WIB
Tampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

KOMPAS.com - Bencana banjir terjadi di berbagai wilayah Tanah Air, mulai dari DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, dan beberapa wilayah yang lainnya.

Dari faktor alam, Indonesia kini tengah berada pada puncak musim hujan.

Dari faktor non-alam, organisasi lingkungan, Greenpeace, menilai, terjadinya bencana banjir tak lepas dari peran pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan yang tak mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap semakin memperparah kondisi perubahan iklim yang saat ini terus berlangsung dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia.

Hal ini disampaikan oleh Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika.

Ia mengatakan, secara makro, Indonesia belum melakukan langkah mitigasi perubahan iklim yang signifikan dan serius.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Justru kami lihat program-program yang diprioritaskan pemerintah dengan dalih ekonomi, mengorbankan lingkungan, dan mencederai komitmen iklim," kata Hindun saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/2/2021).

Contohnya, kata dia, kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon pajak 0 persen pada pembelian produk mobil baru.

"Negara lain memanfaatkan momentum pandemi dengan membenahi mobilitas yang sustainable and less carbon, Pemerintah Indonesia justru berusaha menambah lebih banyak mobil pribadi di jalanan yang menjadi penyebab utama polusi dan emisi," ujar dia.

Baca juga: Pajak Mobil Baru 0 Persen Berlaku 3 Bulan, Enam Bulan Berikutnya Didiskon

"Komitmen mitigasi perubahan iklim juga banyak dicederai oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan terus mendorong sektor industri ekstraktif tinggi karbon," lanjut Hindun.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.