Lelucon di Istana dan Bagaimana Melawan dengan Cerita

Hai, apa kabarmu? Semoga kabarmu baik. Kesehatan terjaga, baik kesehatan raga, pikiran dan juga jiwa.

Kita baru saja melalui minggu yang berbeda. Dua hari besar berturut-turut kita lewati tanpa riuh-rendah dan keramaian seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hari besar pertama adalah Tahun Baru Imlek 2572 yang jatuh pada 12 Februari 2021. Hari besar kedua adalah Hari Kasih Sayang yang jatuh pada 14 Februari 2021.

Untuk dua hari besar yang umumnya datang berurutan itu, kita mendapati kemeriahan yang nyata di mana-mana. Termasuk tentu saja kemeriahan itu hadir di media sosial.

Tahun ini, kemeriahan itu, terutama perdebatan pro dan kontra di media sosial khususnya soal Hari Valentine tidak mencuat. Kabar baik yang dibawa pandemi menurut saya.

Soal Imlek, meskipun kemeriahannya di luar berkurang, kemeriahan di dalam menyeruak. Tiga anak saya yang sebenarnya tidak ada dalam tradisi Imlek tiba-tiba minta angpao.

Saya berusaha mencari amplop merah jelang Imlek dan ikut merayakan kemeriahan Imlek di rumah.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Warga bersembahyang di Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Kamis (11/2/2021). Tahun Baru Imlek kali ini pengurus vihara menyelenggarakan sembahyang malam Imlek kepada warga Tionghoa mulai pukul 06.00 - 20.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Bagaimana Imlek kamu lalui? Untuk kamu yang merayakan, selamat tahun baru ya. Setiap tahun baru selalu membawa harapan baru dan semoga harapan baru itu mewujud di tahun mendatang.

Selain Imlek dan Valentine, minggu lalu diperingati juga Hari Pers Nasional, 9 Februari. Di media sosial, gaung dari perayaan ini juga ramai diperbincangkan lantaran pernyataan Presiden Joko Widodo.

Di peringatan yang dipusatkan di Istana Negara itu, Presiden menyatakan, pers jadi ruang diskusi dan kritik agar kerja-kerja pemerintah menjadi lebih baik.

Sebuah pernyataan yang melegakan. Ditambah lagi dengan pernyataan para pembantunya yang menguatkan seperti disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pemerintah menurut Pramono membutuhkan kritik terbuka, pedas dan keras dari pers. Kebebasan pers untuk melakukan tugas itu dijamin seperti tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999.

Kritik dipahami seperti jamu. Pahit, tidak enak, tetapi menyehatkan. Dengan kritik pers, pemerintah bisa lebih terarah dan lebih benar.

Sampai di sini, semua sepakat. Melegakan mendengar penyataan ini. Masalah muncul ketika realita yang dihadapi tidak sesuai dengan pernyataan ini.