Kompas.com - 15/02/2021, 20:30 WIB
Petugas bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan saat kegiatan vaksinasi massal dosis pertama di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAPetugas bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan saat kegiatan vaksinasi massal dosis pertama di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Kualitas program menyangkut ketersediaan vaksin dan pelaksanaannya, sedangkan keberterimaan dari masyarakat adalah respons masyarakat akan vaksin.

"Dua hal ini menjadi yang utama. Khawatir saya akan muncul polemik baru, mengganggu keberterimaan dari masyarakat. Dua titik itu yang harus hati-hati, supaya tak ada pukulan balik," ujarnya.

Tonang menambahkan, apabila terjadi kurangnya dukungan masyarakat pada program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, maka kondisi tersebut akan berbahaya.

Program vaksinasi baru dikatakan berhasil apabila target cakupan vaksinasi minimal terpenuhi, sehingga dapat tercapai kekebalan komunal.

"Program vaksinasi untuk bayi-bayi saja juga ada target cakupan vaksinasi minimal. Kalau tidak, beresiko tak tercapai kekebalan komunal," tuturnya.

Baca juga: Ini Rahasia Kesuksesan Program Vaksin Massal di Inggris

Langkah persuasif

Sementara itu, epidemiolog Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo mengatakan, menurut dia pemberian sanksi adalah jalan terakhir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu pemerintah mesti mengedepankan langkah persuasif dan komunikasi publik kepada masyarakat.

"Tetap kedepankan persuasif, sanksi itu jalan terakhir. Meskipun sudah terlanjur ditandatangani Perpresnya, di dalam implementasinya, jangan begitu ada yang menolak langsung denda, tetapi tetap kedepankan persuasif, edukasi, komunikasi publik," kata dia, Senin (15/2).

Windhu menyebut, bagi masyarakat yang menolak lebih baik diedukasi kembali supaya mengerti, ketimbang diberikan sanksi atau denda.

Baca juga: WNA yang Tinggal di Malaysia Bisa Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Namun, apabila sudah mengkampanyekan dan memang sulit untuk mau divaksin, mesti ada sanksi keras dan sanksi itu bisa dimasukkan ke dalam peraturan yang baru tersebut.

Dia menjelaskan, dalam situasi darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi, ada UU tentang wabah yang menyatakan mereka yang menghalang-halangi penanganan wabah bisa dipidana.

"Orang menolak vaksin serta menyebarluaskan penolakannya berarti dia menghalangi penanganan wabah, dan itu jelas pidana menurut UU," jelasnya.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X