KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat online bersama sejumlah epidemiolog, Kamis (4/2/2021).
Salah satu epidemiolog yang ikut serta dalam rapat tersebut adalah Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI).
Dalam twit-nya, Pandu menuliskan, akhirnya diajak rapat untuk pertama kali oleh pemerintah untuk membahas pandemi Covid-19 di Indonesia.
Meeting pertama antara Pak Luhut dkk dg para epidemiolog untuk dengar masukan. Masih belum optimal, masih banyak perlu dilakukan. Apakah PKKMa perlu diperpanjang? Perlu lebih diperketat, Tes-Lacak-Isolasi maksimal dan Peran-Serta Masyarakat harus jadi subyek penanganan pandemi. pic.twitter.com/5Zy75QYmKk
— Juru Wabah (@drpriono1) February 4, 2021
Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku senang telah diundang dan memberikan sejumlah pandangannya kepada pemerintah.
"Saya senang sekali adanya pertemuan ini. Ya pokoknya kalau saya itu memberi kritikan dan masukan, jadi satu lah," ujar Pandu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (4/2/2021).
Baca juga: Varian Baru Corona Sampai ke Negara Tetangga, Bagaimana di Indonesia?
Masyarakat, kata Pandu, adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.
"Bukannya dokter atau pemerintah. Jadi kalau ada masyarakat yang kurang disiplin dan sebagainya itu bukan salahnya masyarakat. Karena selama ini masyarakat tidak pernah diajak sebagai subjek. Masyarakat yang ada di akar rumput itu mereka harus diajak," kata Pandu.
Ia juga menekankan, pergerakan masyarakat harus diperketat.
"Ya harus diketatkan gitu loh. Selama ini kan pemerintah akhirnya mengakui kalau liburan itu berdampak pada peningkatan kasus," jelas Pandu.
"Padahal, sejak libur Lebaran tahun lalu, kami sudah minta supaya mudik dilarang, ya memang dilarang tetapi tidak diimplementasikan dengan baik. Gambaran kasusnya ya sekarang ini, akumulatif sehingga tidak terkendali," lanjut dia.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan pemerintah adalah membangun sistem surveilans yang kewenangannya di bawah kendali Kementerian Kesehatan.
Adapun surveilans itu di antaranya, yakni testing, lacak, dan isolasi yang harus dilakukan secara optimal.
"Selama ini kan tidak diterapkan secara optimal. Mungkin saja menteri sebelumnya tidak kompeten, saya bilang gitu. Nah sekarang kita harus membangun sistem, sistem surveilans yang baik," kata Pandu.
Baca juga: Soal Program Jateng di Rumah Saja, Ini Tanggapan Epidemiolog...
Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University, Australia, juga turut hadir dalam pertemuan virtual dengan Luhut.