“Saya benar-benar memandang rendah orang-orang ini (militer). Mereka tidak sah dan buta huruf. Mereka tidak memiliki kemampuan, atau hak, untuk memerintah kita. Mereka tidak menghormati rakyat,” kata Myae.
Pembangkangan sipil di Myanmar juga dipicu oleh trauma masa lalu mengenai pengusiran kelompok Rohingya.
PBB menuding militer Myanmar telah melakukan upaya genosida. Pada Agustus 2017, militan Rohingya melancarkan serangan di seluruh Rakhine dan memicu operasi militer, sehingga mendorong lebih dari 730.000 warga Rohingya pindah ke Bangladesh.
PBB menyatakan, operasi militer tersebut merupakan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran yang dilakukan dengan niat genosida.
Baca juga: Respons PBB soal Penahanan Suu Kyi, Kecam Militer Myanmar
Pihak Myanmar membantah pernyataan PBB tersebut. Meski citra pemerintahan Aung San Suu Kyi telah rusak akibat kasus tersebut, tetapi ia masih populer di kalangan warga sebagai putri pahlawan kemerdekaan Myanmar.
Terkait dengan kudeta militer di Myanmar, beberapa orang di Yangon meminta komunitas internasional untuk menekan militer Myanmar.
Sebelumnya dewan keamanan PBB mendapat kritik karena kegagalannya dalam menanggapi kasus Rohingya. Sampai saat ini, kelompok Rohingya tetap terdampar di kamp pengungsi yang jorok dan sempit di perbatasan.