[KLARIFIKASI] Kena Pajak, Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik Naik

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Informasi mengenai adanya pungutan pajak atas pulsa, kartu perdana, token listrik hingga voucer beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan masyarakat.

Salah satu isu yang beredar, pungutan pajak itu menyebabkan harga pulsa, kartu perdana, dan token listrik akan mengalami peningkatan terhitung sejak 1 Februari esok.

Para pedagang pulsa pun diminta bersiap-siap akan adanya pajak yang dikenakan.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi terkait aturan apa yang sebenarnya pihaknya keluarkan.

Narasi yang beredar

Salah satu akun yang menyebarkan informasi kenaikan harga pulsa, kartu perdana, token listrik, juga adanya pajak yang dikenakan pada pedagang pulsa adalah akun Facebook Rahmat Agung Jr.

Ia mengunggah informasi ini pada Sabtu (30/1/2021) dengan narasi sebagai berikut:

"Siap" para pedagang pulsa ada pajak pulsa mulai tanggal 1 Februari 2021".

Selain teks, pengunggah juga menyertakan sebuah kolase yang terdiri dari 3 gambar berbeda yang beruliskan "HARGA VOUCHER PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK BAKAL NAIK".

Hingga Minggu (31/1/2021), unggahan ini sudah mendapatkan 6 emoji jempol atau disukai.

Facebook Tangkapan layar unggahan Facebook yang menyebut akan ada pengenaan pajak dan kenaikan harga pulsa per 1 Februari 2021

Penelusuran Kompas.com

Isu terkait pengenaan pajak pada pulsa, kartu perdana, dan token listrik bermula ketika muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 pada 22 Januari 2021.

Berdasarkan informasi di laman JDIH Kementerian Keuangan, peraturan ini akan efektif diberlakukan mulai 1 Februari 2021.

Melalui akun Instagram pribadinya, Menkeu Sri Mulyani Indarparawansa menjelaskan tujuan pengesahan peraturan itu adalah untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer, untuk memberi kepastian hukum.

Terkait narasi imbauan pada para pedagang pulsa untuk berhati-hati akan adanya pajak per 1 Februari 2021, ini dijawab Menkeu dalam keterangannya.

"Dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi," tulis Menkeu.

Sementara untuk teks yang menyebut harga voucer pulsa, kartu perdana, dan token listrik akan naik, juga tidak dibenarkan.

"Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer. Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucer," jelas SMI.

Kesimpulan

Terkait adanya pemberlakuan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer adalah benar adanya sesuai dengan Permenkeu No. 6/PMK.3/2021.

Akan tetapi pajak tersebut bukan sesuatu yang baru dan sudah diterapkan sejak sebelumnya. Adapun pemberlakuan peraturan yang diundangkan pada 22 Januari 2021 itu ditujukan untuk menyederhanakan PPN dan PPh yang berlaku.

Sehingga tidak benar apabila terdapat kenaikan harga dari item-item tersebut di pasaran.