Calon Kapolri Listyo Sigit Akan Hidupkan Pam Swakarsa, Pengamat: Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Halili menyebut, partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan sebenarnya sudah ada sejak dulu. Misalnya, Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), atau sistem keamanan adat seperti di Bali, yang disebut Pecalang.

Hingga saat ini, partisipasi masyarakat semacam ini masih ada. Namun Halili menilai mobilisasi oleh negara pada partisipasi masyarakat tidak baik.

"Akan terjadi situasi di mana kita akan mengulang kekelaman sejarah masa lalu. Partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan yang dimobilisasi oleh negara, itu tidak baik menurut saya," ujar Halili.

Baca juga: Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pernah digunakan untuk gebuk gerakan rakyat

Sejarah yang dimaksud Halili merujuk pada awal terbentuknya Pam Swakarsa. Mobilisasi keamanan sipil ini terbentuk pada 1998, bebarengan dengan Sidang Istimewa (SI) MPR.

Panglima ABRI kala itu, Jenderal TNI Wiranto, membentuk Pam Swakarsa untuk mengamankan SI MPR dari pihak-pihak yang ingin menggagalkannya.

Kendati demikian, sistem keamanan ini malah dijadikan tameng untuk menghalangi aktivis dan massa rakyat yang mengutarakan aspirasinya melalui demonstrasi.

"Ada faktor sejarah yang perlu kita cermati betul bahwa Pam Swakarsa pernah digunakan negara untuk menggebuk gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pada masa itu," terang Halili.

Baca juga: Soal Pengamanan Swakarsa, Polri: Kok Dikaitkan ke Pam Swakarsa 1998?

Potensi bentrok antarmasyarakat

Halili menilai, bila partisipasi keamanan masyarakat dimobilisasi oleh negara, maka akan menjadi problematik.

"Problembatik terutama pada dua aspek, yang pertama pada aspek potensi benturan yang terjadi antarmasyarakat," katanya.

Fungsi subordinatif dari Pam Swakarsa tentu menimbulkan perbedaan pada jasa keamanan yang dimobilisasi dan yang tidak.

Perbedaan semacam ini berpotensi menimbulkan bentrok. Menurutnya tidak semua partisipasi keamanan warga perlu campur tangan negara.

"Kembalikan itu sebagai fungsi partisipasi, jadi jangan semuanya diurus dalam kerangka pendekatan keamanan oleh negara," tambahnya.

Sementara aspek kedua, berkaitan dengan pergeseran industri jasa keamanan.

Baca juga: Kronologi Pembentukan Pam Swakarsa 1998, Menurut Gugatan Kivlan Zen ke Wiranto